Duterte kepada Trump: Jangan Bicara Soal HAM Saat Kita Bertemu

MANILA - Presiden Filipina Rodrigo Duterte akan mengajukan syarat kepada Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump saat keduanya bertemu. Duterte mengatakan ia akan memberitahu Trump untuk berhenti mengangkat isu hak asasi manusia (HAM).

Trump akan berada di Manila pada leg terakhir perjalanan 11 harinya di Asia, termasuk kunjungan ke Jepang, Korea Selatan (Korsel), China, dan Vietnam.

Trump akan menghadiri pertemuan puncak Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik di Danang, Vietnam, melakukan kunjungan kenegaraan ke Hanoi dan mengakhiri perjalanannya dengan KTT Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) di Manila.

Duterte, yang menolak kritikan soal catatan hak asasi manusia dan perang melawan narkoba, memberikan komentar tentang apa yang akan dia katakan kepada Trump jika dia mengangkat hak asasi manusia.

"Anda ingin mengajukan pertanyaan, saya akan memberikan jawaban, berbohong, itu bukan urusan Anda, itu urusan saya, saya mengurus negara saya dan saya akan merawat negara saya untuk kesehatan," kata Duterte seperti dilansir dari Reuters, Rabu (8/11/2017).

Hal itu dikatakan Duterte kepada wartawan sebelum bertolak ke Vietnam.

Lebih dari 3.900 warga Filipina terbunuh dalam apa yang oleh polisi disebut pembelaan diri setelah tersangka bersenjata menolak ditangkap dalam perang Duterte terhadap narkoba. Kritikus membantahnya dan mengatakan eksekusi dilakukan tanpa pertanggungjawaban, namun tuduhan itu ditolak oleh polisi.

Duterte marah oleh ungkapan keprihatinan oleh pemerintahan mantan Presiden Barack Obama tentang pembunuhan di luar proses hukum di Filipina.

"Hak asasi manusia, peraturan perundangan dan proses hukum termasuk di antara topik yang mungkin akan didiskusikan Trump dan Duterte selama perundingan bilateral mereka," kata Sung Kim, duta besar AS untuk Manila, bulan lalu.

Tapi Trump, yang telah dikritik di "rumah sendiri" karena mengabaikan isu hak dalam urusan luar negeri, pada bulan Mei malah memuji Duterte karena melakukan "pekerjaan yang tidak dapat dipercaya dalam permasalahan narkoba."