Menteri Sayap Kanan Israel: Menjatuhkan Bom Nuklir ke Gaza Adalah Pilihan
Minggu, 05 November 2023 - 16:50 WIB
loading...
Israel memiliki opsi untuk menjatuhkan bom nuklir ke Gaza. Foto/Reuters
A
A
A
GAZA - Seorang menteri dari partai ekstremis Otzma Yehudit, Amichai Eliyahu, mengatakan salah satu pilihan Israel dalam perang di Gaza adalah menjatuhkan bom nuklir di Jalur Gaza.
Ketika ditanya dalam sebuah wawancara dengan Radio Kol Berama apakah bom atom harus dijatuhkan di daerah kantong tersebut? Menteri Warisan Budaya Amichai Eliyahu mengatakan “ini adalah salah satu kemungkinannya.”
Eliyahu, dari partai sayap kanan Itamar Ben Gvir, bukan bagian dari kabinet keamanan yang terlibat dalam pengambilan keputusan di masa perang, juga tidak memegang kendali atas kabinet perang yang mengarahkan perang melawan kelompok teror Hamas.
Eliyahu juga menyuarakan keberatannya selama wawancara atas izin bantuan kemanusiaan apa pun ke Gaza, dengan mengatakan “kami tidak akan menyerahkan bantuan kemanusiaan kepada Nazi. Dia menuduh bahwa tidak ada warga sipil yang tidak terlibat di Gaza.
Baca Juga: PM Netanyahu Terancam Digulingkan saat Genderang Perang dengan Hamas Terus Ditabuh
Dia mendukung perebutan kembali wilayah Jalur Gaza dan memulihkan pemukiman di sana. “Mereka bisa pergi ke Irlandia atau ke gurun pasir, monster di Gaza harus menemukan solusinya sendiri," kata Eliyahu, dilansir Times of Israel.
Dia mengatakan Jalur utara tidak punya hak untuk hidup, dan menambahkan bahwa siapa pun yang mengibarkan bendera Palestina atau Hamas “tidak boleh terus hidup di muka bumi.”
Sementara itu, PM Israel Benjamin Netanyahu dan pemimpin oposisi Lapid mengecam Amichai atas komentarnya. “Perkataan Amichai Eliyahu tidak sesuai dengan kenyataan,” kata Netanyahu, dilansri Al Jazeera. “Israel dan IDF bertindak sesuai dengan standar tertinggi hukum internasional untuk mencegah kerugian bagi orang-orang yang tidak terlibat, dan kami akan terus melakukan hal tersebut hingga mencapai kemenangan.”
Pernyataan tersebut muncul ketika tekanan terhadap Israel untuk mengurangi korban sipil di Gaza semakin meningkat. Sejauh ini, lebih dari 9.400 warga Palestina telah terbunuh, sebagian besar dari mereka adalah warga sipil, di wilayah yang terkepung sejak 7 Oktober.
Ketika ditanya dalam sebuah wawancara dengan Radio Kol Berama apakah bom atom harus dijatuhkan di daerah kantong tersebut? Menteri Warisan Budaya Amichai Eliyahu mengatakan “ini adalah salah satu kemungkinannya.”
Eliyahu, dari partai sayap kanan Itamar Ben Gvir, bukan bagian dari kabinet keamanan yang terlibat dalam pengambilan keputusan di masa perang, juga tidak memegang kendali atas kabinet perang yang mengarahkan perang melawan kelompok teror Hamas.
Eliyahu juga menyuarakan keberatannya selama wawancara atas izin bantuan kemanusiaan apa pun ke Gaza, dengan mengatakan “kami tidak akan menyerahkan bantuan kemanusiaan kepada Nazi. Dia menuduh bahwa tidak ada warga sipil yang tidak terlibat di Gaza.
Baca Juga: PM Netanyahu Terancam Digulingkan saat Genderang Perang dengan Hamas Terus Ditabuh
Dia mendukung perebutan kembali wilayah Jalur Gaza dan memulihkan pemukiman di sana. “Mereka bisa pergi ke Irlandia atau ke gurun pasir, monster di Gaza harus menemukan solusinya sendiri," kata Eliyahu, dilansir Times of Israel.
Dia mengatakan Jalur utara tidak punya hak untuk hidup, dan menambahkan bahwa siapa pun yang mengibarkan bendera Palestina atau Hamas “tidak boleh terus hidup di muka bumi.”
Sementara itu, PM Israel Benjamin Netanyahu dan pemimpin oposisi Lapid mengecam Amichai atas komentarnya. “Perkataan Amichai Eliyahu tidak sesuai dengan kenyataan,” kata Netanyahu, dilansri Al Jazeera. “Israel dan IDF bertindak sesuai dengan standar tertinggi hukum internasional untuk mencegah kerugian bagi orang-orang yang tidak terlibat, dan kami akan terus melakukan hal tersebut hingga mencapai kemenangan.”
Pernyataan tersebut muncul ketika tekanan terhadap Israel untuk mengurangi korban sipil di Gaza semakin meningkat. Sejauh ini, lebih dari 9.400 warga Palestina telah terbunuh, sebagian besar dari mereka adalah warga sipil, di wilayah yang terkepung sejak 7 Oktober.
(ahm)
Lihat Juga :
