Ketegangan AS-China Terkait Dugaan Spionase Huawei Semakin Meningkat
Sabtu, 04 November 2023 - 12:27 WIB
loading...
A
A
A
Banyak negara berpendapatan rendah memilih Huawei karena Huawei seringkali merupakan pilihan termurah jika dibandingkan dengan dua perusahaan besar lainnya yang terlibat dalam solusi jaringan 5G, yaitu perusahaan Finlandia Nokia dan perusahaan Swedia Ericsson.
AS, Australia, dan negara-negara lain menunjuk pada undang-undang intelijen China yang tidak jelas untuk mendukung klaim mereka bahwa China dapat menggunakan Huawei untuk memata-matai mereka. Misalnya, Undang-Undang Keamanan Nasional China menyatakan bahwa warga negara dan perusahaan memiliki "tanggung jawab dan kewajiban untuk menjaga keamanan nasional."
Demikian pula, Undang-Undang Intelijen Nasional menyatakan bahwa perusahaan China harus "mendukung, membantu, dan bekerja sama dengan" otoritas pengumpulan intelijen China. Infrastruktur 5G Huawei juga mungkin memiliki pintu belakang (backdoor) yang memungkinkan pemerintah China mengumpulkan data dalam jumlah besar.
Undang-undang pengawasan China disahkan ketika raksasa teknologinya, seperti Alibaba, ByteDance, dan Tencent, mulai memperoleh pangsa pasar di seluruh dunia. Seperti Huawei, perusahaan-perusahaan ini juga sering menggunakan klausul kontrak untuk mentransfer data pengguna ke luar Eropa.
Walau klausul ini membebankan tanggung jawab, tidak ada pemeriksaan atau audit. Klien dan konsumen harus menentukan apakah aliran data melanggar privasi mereka.
Negara-negara yang memilih Huawei sebagai entitas pilihan dalam analisis biaya-manfaat kemungkinan besar akan rentan terhadap kesenjangan dalam undang-undang, kontrak, dan arsitektur keamanan yang dijanjikan perusahaan tersebut, namun semakin diragukan.
-Pendapatan USD 91,5 miliar pada tahun 2022
-3 miliar pengguna produk dan layanannya
-Beroperasi di 170 negara
-U75 miliar dukungan negara Tiongkok sejak 1987
- 75 peluncuran dan uji coba 5G komersial
AS, Australia, dan negara-negara lain menunjuk pada undang-undang intelijen China yang tidak jelas untuk mendukung klaim mereka bahwa China dapat menggunakan Huawei untuk memata-matai mereka. Misalnya, Undang-Undang Keamanan Nasional China menyatakan bahwa warga negara dan perusahaan memiliki "tanggung jawab dan kewajiban untuk menjaga keamanan nasional."
Demikian pula, Undang-Undang Intelijen Nasional menyatakan bahwa perusahaan China harus "mendukung, membantu, dan bekerja sama dengan" otoritas pengumpulan intelijen China. Infrastruktur 5G Huawei juga mungkin memiliki pintu belakang (backdoor) yang memungkinkan pemerintah China mengumpulkan data dalam jumlah besar.
Undang-undang pengawasan China disahkan ketika raksasa teknologinya, seperti Alibaba, ByteDance, dan Tencent, mulai memperoleh pangsa pasar di seluruh dunia. Seperti Huawei, perusahaan-perusahaan ini juga sering menggunakan klausul kontrak untuk mentransfer data pengguna ke luar Eropa.
Walau klausul ini membebankan tanggung jawab, tidak ada pemeriksaan atau audit. Klien dan konsumen harus menentukan apakah aliran data melanggar privasi mereka.
Negara-negara yang memilih Huawei sebagai entitas pilihan dalam analisis biaya-manfaat kemungkinan besar akan rentan terhadap kesenjangan dalam undang-undang, kontrak, dan arsitektur keamanan yang dijanjikan perusahaan tersebut, namun semakin diragukan.
Huawei dalam Angka
-Pendapatan USD 91,5 miliar pada tahun 2022
-3 miliar pengguna produk dan layanannya
-Beroperasi di 170 negara
-U75 miliar dukungan negara Tiongkok sejak 1987
- 75 peluncuran dan uji coba 5G komersial
(mas)
Lihat Juga :
