Ketegangan AS-China Terkait Dugaan Spionase Huawei Semakin Meningkat

Huawei melaporkan pendapatan sebesar USD138 miliar pada 2020, yang menurut banyak negara tidak mungkin terjadi tanpa dukungan pemerintah. Dukungan besar-besaran ini mungkin telah membantu Huawei menetapkan harga peralatannya jauh di bawah harga pesaingnya. Faktanya, penyelidikan Komisi Eropa menemukan bahwa Huawei memberikan penawaran lebih rendah dari pesaingnya hingga 70 persen.

Huawei, sebaliknya, mengatakan harganya rendah karena keahlian teknologi. Perusahaan itu juga mengaku berusaha menjauhkan diri dari PKC. Pada tahun 2019, pendiri perusahaan; Ren, menepis tuduhan bahwa Huawei membantu Beijing memata-matai pemerintah negara-negara Barat, dengan menyatakan bahwa perusahaannya bersedia menandatangani perjanjian "tanpa mata-mata" dengan pemerintah negara tertentu, dan bahwa ia "tidak akan pernah merugikan kepentingan pelanggan saya."

Namun menurut banyak pakar Barat, Huawei hanyalah sebuah perusahaan yang dikelola negara dengan tujuan tunggal: melemahkan persaingan asing dengan mencuri rahasia dagang dan kekayaan intelektual melalui harga yang dipatok terlampau rendah.

Larangan Huawei

Lima negara besar—AS, Australia, Kanada, Selandia Baru, dan Inggris—telah melarang atau sedang meluncurkan larangan terhadap Huawei. Huawei juga tidak akan dilibatkan dalam rencana India untuk meluncurkan jaringan 5G-nya, dan pemerintah Jepang telah secara efektif melarang Huawei.

Mitra AS lainnya, seperti Belgia, Denmark, Estonia, Prancis, Lituania, Polandia, Rumania, dan Swedia telah membatasi penggunaan peralatan Huawei. Finlandia, negara asal Nokia, telah memperkenalkan undang-undang yang dapat digunakan untuk mengecualikan Huawei dari jaringannya, jika risiko ancaman dunia maya dan spionase terdeteksi.

Selain itu, Italia juga telah mencegah grup telekomunikasi Fastweb menandatangani kesepakatan dengan Huawei untuk memasok peralatan untuk jaringan inti 5G-nya.

Singkatnya, Eropa telah memutuskan untuk membatasi, bukan melarang, peralatan Huawei. Namun kasus pengadilan baru-baru ini, yang diajukan oleh salah satu mantan manajer Huawei di kantor pusatnya di Eropa di Düsseldorf, mungkin akan mempersulit Huawei di Eropa.

Perusahaan tersebut gagal memenuhi permintaan mantan manajer tersebut untuk melihat data dirinya dan dinyatakan melanggar undang-undang privasi Eropa. Dalam persidangan, Huawei menyatakan mereka telah menghapus informasi yang diminta. Mantan manajer tersebut harus keluar dari perusahaan pada 2018 di luar keinginannya.

Juni tahun ini, Komisi Eropa mengategorikan Huawei sebagai entitas berisiko tinggi. Beberapa negara anggota juga melakukan upaya untuk mengecualikan Huawei dari Horizon Europe, program pendanaan utama UE untuk penelitian dan inovasi.

Meski terlibat dalam proyek-proyek seperti pengembangan "komunikasi mesin-ke-mesin besar-besaran untuk 6G”, semua "peserta Huawei di Horizon Europe" berasal dari Eropa, bukan China. Pembatasan terhadap Huawei di Horizon Europe dapat menghambat upaya penelitian dan pengembangannya di 13 negara Eropa.

Namun, banyak negara yang melanjutkan kerja sama dengan Huawei untuk proyek jaringan nirkabel dan infrastruktur 5G. Mereka yang berpartisipasi dalam Inisiatif Sabuk dan Jalan (BRI) China sudah menggunakan atau telah setuju memakai peralatan Huawei.

Misalnya, pada bulan ini, Sri Lanka secara resmi menandatangani perjanjian dengan Huawei untuk mendukung digitalisasi sekolahnya. Huawei juga membantu Malaysia, Rusia, dan sejumlah negara Amerika Latin dalam membangun jaringan 5G mereka.

Beberapa negara Eropa berpendapat bahwa risiko keamanan melekat pada semua jaringan 5G, siapa pun pemasoknya. Negara-negara ini lebih memilih untuk memperketat langkah-langkah keamanan untuk meminimalkan risiko.