Ketegangan AS-China Terkait Dugaan Spionase Huawei Semakin Meningkat

Banyak negara khawatir pemerintah China akan melakukan kontrol besar-besaran terhadap perusahaan swasta di negaranya, termasuk Huawei. Hal ini umumnya dilakukan melalui regulasi ketat dan investasi yang didukung negara.

Selain itu, perusahaan diharuskan mendirikan cabang Partai Komunis China (PKC) di dalamnya. Tidak mengherankan jika para eksekutif di banyak perusahaan besar China menjadi anggota partai tersebut, termasuk salah satu pendiri Alibaba; Jack Ma, dan pendiri Huawei; Ren.

Pada 1996, pemerintah China mulai memperlakukan Huawei sebagai "juara nasional”. Label ini umumnya diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang mencapai tujuan strategis negara.

Huawei melaporkan pendapatan sebesar USD138 miliar pada 2020, yang menurut banyak negara tidak mungkin terjadi tanpa dukungan pemerintah. Dukungan besar-besaran ini mungkin telah membantu Huawei menetapkan harga peralatannya jauh di bawah harga pesaingnya. Faktanya, penyelidikan Komisi Eropa menemukan bahwa Huawei memberikan penawaran lebih rendah dari pesaingnya hingga 70 persen.

Huawei, sebaliknya, mengatakan harganya rendah karena keahlian teknologi. Perusahaan itu juga mengaku berusaha menjauhkan diri dari PKC. Pada tahun 2019, pendiri perusahaan; Ren, menepis tuduhan bahwa Huawei membantu Beijing memata-matai pemerintah negara-negara Barat, dengan menyatakan bahwa perusahaannya bersedia menandatangani perjanjian "tanpa mata-mata" dengan pemerintah negara tertentu, dan bahwa ia "tidak akan pernah merugikan kepentingan pelanggan saya."

Namun menurut banyak pakar Barat, Huawei hanyalah sebuah perusahaan yang dikelola negara dengan tujuan tunggal: melemahkan persaingan asing dengan mencuri rahasia dagang dan kekayaan intelektual melalui harga yang dipatok terlampau rendah.

Larangan Huawei

Lima negara besar—AS, Australia, Kanada, Selandia Baru, dan Inggris—telah melarang atau sedang meluncurkan larangan terhadap Huawei. Huawei juga tidak akan dilibatkan dalam rencana India untuk meluncurkan jaringan 5G-nya, dan pemerintah Jepang telah secara efektif melarang Huawei.

Mitra AS lainnya, seperti Belgia, Denmark, Estonia, Prancis, Lituania, Polandia, Rumania, dan Swedia telah membatasi penggunaan peralatan Huawei. Finlandia, negara asal Nokia, telah memperkenalkan undang-undang yang dapat digunakan untuk mengecualikan Huawei dari jaringannya, jika risiko ancaman dunia maya dan spionase terdeteksi.

Selain itu, Italia juga telah mencegah grup telekomunikasi Fastweb menandatangani kesepakatan dengan Huawei untuk memasok peralatan untuk jaringan inti 5G-nya.

Singkatnya, Eropa telah memutuskan untuk membatasi, bukan melarang, peralatan Huawei. Namun kasus pengadilan baru-baru ini, yang diajukan oleh salah satu mantan manajer Huawei di kantor pusatnya di Eropa di Düsseldorf, mungkin akan mempersulit Huawei di Eropa.