4 Dilema Mesir saat Menerima Pengungzi Gaza, Salah Satunya Penghapusan Utang Senilai Rp2.535 Triliun

GAZA - Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi tampaknya tidak mungkin menerima 2,2 juta warga Palestina yang terpaksa mengungsi dari Jalur Gaza selama perang Israel -Hamas.

“Penilaian saya adalah bahwa hal ini 95 persen tidak dapat dimulai,” kata Nancy Okail, presiden dan CEO Center for International Policy, sebuah organisasi nirlaba progresif di Washington, DC, dilansir Reuters.

“Dampak politiknya lebih besar daripada manfaatnya,” tambahnya, seraya menunjuk pada potensi kerusuhan domestik di Mesir jika gelombang pengungsi Palestina tiba.

Namun prospek perpindahan massal dari Gaza – wilayah sempit dan padat penduduk di perbatasan timur laut Mesir – telah meningkatkan kekhawatiran di pemerintahan el-Sisi.

Berikut dari 4 dilema yang dihadapi Mesir berkaitan dengan pengungsi dari Gaza.

1. Penghapusan Utang Mesir Senilai Rp2.535 Triliun

Foto/Reuters

Pada tanggal 24 Oktober, Majalah +972 dan terbitan sejenisnya, Local Call, melaporkan kebocoran dokumen yang diduga berasal dari Kementerian Intelijen Israel, yang menguraikan proposal untuk “mengevakuasi” seluruh warga Palestina dari Gaza ke Mesir.

Desas-desus juga beredar bahwa para pemimpin Israel berusaha membujuk Kairo agar menerima pengungsi Palestina dengan menawarkan penghapusan sebagian utang luar negerinya yang membengkak, yang berjumlah sekitar USD160 miliar atau Rp2.535 triliun

Selain itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dilaporkan telah melobi para pemimpin Eropa untuk membantunya meyakinkan el-Sisi agar menerima pengungsi dari Gaza – sebuah gagasan yang sejauh ini ditolaknya.

“Sangat dapat dimengerti mengapa masyarakat Mesir dan Palestina takut akan adanya pemimpin Israel yang berusaha mengusir warga Palestina dari Gaza secara paksa dan permanen,” kata Timothy Kaldas, pakar ekonomi politik Mesir di Institut Tahrir untuk Kebijakan Timur Tengah.

Dia menambahkan bahwa warga Palestina masih harus diberikan hak untuk mencari suaka di negara-negara tetangga, sebuah perlindungan yang tidak diberikan oleh Mesir dan Israel.

“Warga Palestina masih mempunyai pilihan – dan saya menekankan pilihan tersebut – untuk pindah ke Sinai dan mencari tempat yang aman. Mereka tidak boleh dipaksa menjadi sasaran pemboman tanpa pandang bulu di Gaza,” kata Kaldas kepada Al Jazeera.

2. Biaya Politik yang Tinggi

Foto/Reuters

Mayoritas warga Palestina diusir dari tanah air mereka pada tahun 1948 selama pembentukan negara Israel – sebuah peristiwa yang mereka sebut sebagai Nakba, atau “bencana”.

Kebanyakan orang di Gaza saat ini adalah anak atau cucu dari mereka yang mengungsi selama Nakba. Mereka kini berisiko tercabut kembali secara permanen, yang merupakan kejahatan perang menurut hukum internasional.

Pertanyaan tentang hak-hak warga Palestina selalu menjadi isu populer di Mesir, menurut Okeil. Jika el-Sisi menyetujui tekanan untuk menyerap populasi Gaza, ia dapat memicu kemarahan dan protes yang meluas.

“Ongkos politiknya [untuk membantu pengungsian warga Palestina] bisa jadi adalah kepresidenan el-Sisi,” kata Okail kepada Al Jazeera.

Langkah seperti itu, kata Okail, kemungkinan besar akan ditafsirkan sebagai membantu Israel memperluas dan memperkuat pendudukannya di wilayah Palestina. Kerusuhan apa pun yang terjadi dapat mendorong militer untuk menggulingkan el-Sisi untuk memulihkan ketertiban.

“Setiap ekspresi perbedaan pendapat di ranah publik di Mesir akan menjadi sangat sensitif bagi tentara,” kata Okail. Para anggotanya “diketahui sepenuhnya menentang gagasan mengizinkan warga Palestina diusir dari tanah mereka dan masuk ke [Mesir]”.

3. Takut Pejuang Palestina Menetap di Mesir

Foto/Reuters

El-Sisi juga mengutarakan kekhawatirannya bahwa menerima pengungsi dari Gaza mungkin akan mengundang pejuang Palestina untuk menetap di Mesir.

Dalam pertemuan dengan Kanselir Jerman Olaf Scholz pada tanggal 18 Oktober, el-Sisi menyatakan bahwa warga Palestina yang mengungsi ke wilayah Sinai di Mesir dapat mendirikan “pangkalan baru” untuk melakukan “operasi teroris”.

“Israel mempunyai hak untuk mempertahankan diri dan keamanan nasionalnya dan oleh karena itu secara langsung menyerang tanah Mesir,” kata el-Sisi.

Skenario ini mengancam untuk membatalkan perjanjian perdamaian antara Mesir dan Israel, yang ditengahi oleh Amerika Serikat pada KTT Camp David pada tahun 1978.

Kaldas berpendapat el-Sisi terhadap keamanan memang beralasan. Dia menambahkan bahwa Mesir mungkin lebih khawatir dengan kedatangan kelompok bersenjata yang lebih kecil dibandingkan Hamas, organisasi Palestina yang serangan mendadaknya terhadap Israel turut memicu perang saat ini.

“Itu tidak berarti mereka tidak mengkhawatirkan Hamas, namun mereka memiliki hubungan yang lebih jelas dan langsung dengan kelompok tersebut,” kata Kaldas kepada Al Jazeera.

Sejak 2016, hubungan antara Mesir dan Hamas mencair. Kedua belah pihak pertama-tama bekerja sama untuk menindak sel-sel dari kelompok ISIL (ISIS). Kemudian Mesir kembali menjadi penengah gencatan senjata antara Hamas dan Israel – sebuah peran yang telah memulihkan sebagian pengaruh regional el-Sisi.

Namun pemerintah el-Sisi masih mewaspadai Hamas karena persenjataan militernya yang besar dan afiliasinya dengan Ikhwanul Muslimin, sebuah kelompok yang difitnah dan ditindas untuk mengkonsolidasikan kekuasaan di Mesir.

Terlebih lagi, el-Sisi mungkin percaya kedatangan kelompok bersenjata Palestina dapat menginspirasi generasi muda, yang kehilangan haknya karena krisis ekonomi Mesir, untuk bergabung dengan kelompok mereka, menurut Okail.

“Sejujurnya, banyak dari orang-orang ini tidak akan rugi apa-apa dan mungkin tergoda untuk bergabung,” katanya kepada Al Jazeera.

4. Tetap Mengambil Sikap yang Menguntungkan Mesir

Foto/Reuters

Meskipun el-Sisi sejauh ini menolak seruan untuk menerima pengungsi dari Gaza, beberapa ahli yakin presiden Mesir tetap menggunakan situasi ini untuk keuntungannya.

Hossam Bahgat, pendiri Inisiatif Mesir untuk Hak Pribadi (EIPR), mengatakan kepada Al Jazeera bahwa pemerintah el-Sisi menggunakan dukungan Barat terhadap Israel untuk berargumen bahwa mengkritik pelanggaran hak asasi manusia di Mesir adalah tindakan munafik.

“Tokoh-tokoh pro-rezim di media sosial menyoroti bagaimana semua pembicaraan Barat tentang hak asasi manusia selama 10 tahun terakhir – semua pengawasan Kongres AS dan pengkondisian bantuan militer – hanyalah bagian dari konspirasi Barat untuk melemahkan negara,” kata Bahgat. Al Jazeera.

Negara-negara seperti Amerika Serikat telah mendokumentasikan “laporan yang dapat dipercaya” mengenai pelanggaran hak asasi manusia di Mesir, termasuk penyiksaan, pembunuhan di luar hukum dan penghilangan paksa. Namun pemerintahan El-Sisi membantah tuduhan tersebut.

Namun Bahgat mengatakan tekanan yang diberikan beberapa negara kepada Mesir agar mengizinkan pemindahan paksa warga Palestina – sebuah kejahatan berat – akan memberi el-Sisi perlindungan yang lebih besar untuk melakukan pelanggaran hak asasi manusia di dalam negeri.

“Rezim bahkan tidak perlu memikirkan citranya,” kata Bahgat.