Berlindung di Inggris, Separatis Papua Melawan Indonesia via PBB

JENEWA - Kelompok separatis United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) melawan pemerintah Indonesia dengan akan mengajukan sebuah petisi ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York. Para pemimpin ULMWP yang berlindung di Inggris menuntut kemerdekaan Papua dari Indonesia.

Para pemimpin separatis melakukan wawancara dengan Reuters setelah melakukan pawai di Jenewa. Dalam wawancara itulah, mereka mengungkap rencana untuk mengajukan petisi ke PBB.

Mereka “menutup mata” peran pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mulai membangun Papua. Mereka juga mengabaikan peran pemerintah Indonesia yang berhasil membuat kesepakatan dengan perusahaan tambang Amerika Serikat (AS) Freeport McMoRan Inc untuk mengambil 51 persen saham di Grasberg, tambang tembaga terbesar kedua di dunia, yang berada di Papua.

Baca Juga: Motif Emas Papua, CIA Dalang Penggulingan Soekarno

Juru bicara ULMWP, Benny Wenda, mengklaim bahwa situasi HAM telah memburuk di bawah Presiden Jokowi. Menurut perkiraannya sekitar 8.000 orang ditangkap pada tahun lalu.

”Mereka melihat Papua Barat berbeda, sebagai subhuman, dan sebagai koloni. Kami tidak sama. Itu sebabnya jika kita tinggal bersama Indonesia, dalam 30 tahun nanti rakyat saya akan lenyap,” katanya kepada Reuters, yang dilansir Kamis (7/8/2017).

Juru bicara kepresidenan Indonesia Johan Budi Sapto Pribowo menolak berkomentar mengenai klaim kelompok separatis tersebut.

Di era Presiden Jokowi, investasi di Papua telah ditingkatkan. Para tahanan politik juga dibebaskan dan masalah HAM mulai ditangani.

Namun, Oridek Ap, koordinator Free West Papua Campaign di Belanda, mengatakan bahwa ayahnya terbunuh pada tahun 1984 karena menyanyikan lagu-lagu kemerdekaan.

”Terkadang mereka menemukan tubuh dan kita memiliki konfirmasi kematian. Tapi selama seseorang hilang kita tidak punya konfirmasi,” katanya.

”Ketika kita berbicara tentang genosida gerakan lambat, bagaimana Anda bisa membuktikannya,” ujarnya.

Para separatis mengatakan ada 2,5 juta orang Papua Barat yang kondisinya kira-kira sama dengan 50 tahun yang lalu.

”Apa yang terjadi pada tahun 1969 adalah penipuan,” imbuh Wenda. ”Inilah mengapa orang Papua Barat percaya bahwa hak kita untuk menentukan nasib sendiri di bawah hukum internasional masih ada,” ujarnya.

”Jenewa adalah rumah hak asasi manusia dan kebebasan. Itu sebabnya kita mulai dari sini, lalu kita pergi ke New York,” imbuh dia mengacu pada rencana mengajukan petisi kemerdekaan Papua ke PBB.

Wenda, yang memiliki suaka politik di Inggris, menambahkan; ”Kami perlu menyelesaikan masalah ini di PBB.”