Taliban: Rencana Pakistan Usir Ribuan Warga Afghanistan Tidak Dapat Diterima

KABUL - Taliban mengecam rencana Pakistan untuk mengusir ratusan ribu pengungsi dan migran Afghanistan dengan menyebut rencana itu tidak dapat diterima. Taliban pun menyangkal tuduhan Islamabad bahwa warga Afghanistan bertanggung jawab atas masalah keamanan Pakistan.

“Perilaku Pakistan terhadap pengungsi Afghanistan tidak dapat diterima,” kata Zabihullah Mujahid, juru bicara pemerintahan Taliban di Kabul, dalam sebuah postingan di platform media sosial X, yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter.

“Pengungsi Afghanistan tidak terlibat dalam masalah keamanan Pakistan. Selama mereka meninggalkan Pakistan secara sukarela, negara itu harus menoleransi mereka,” katanya seperti dikutip dari Al Jazeera, Kamis (5/10/2023).

Menurut angka terbaru PBB, sekitar satu juta warga Afghanistan terdaftar sebagai pengungsi di Pakistan dan 880.000 lainnya memiliki status hukum untuk tetap tinggal.

Namun pemerintah sementara Pakistan pada hari Selasa mengatakan bahwa ada 1,73 juta warga Afghanistan yang tinggal di Pakistan tanpa status hukum, dan menetapkan batas waktu 1 November bagi mereka untuk meninggalkan Pakistan atau menghadapi pengusiran.



Untuk membenarkan tindakan kerasnya, Menteri Dalam Negeri sementara Pakistan Sarfraz Bugti menuduh warga Afghanistan telah melakukan 14 dari 24 bom bunuh diri di Pakistan tahun ini.

Namun Taliban menolak tuduhan tersebut.

“Kami menyangkal semua klaim ini karena warga Afghanistan bermigrasi ke negara lain demi keselamatan dan keamanan mereka,” kata Abdul Mutalib Haqqani, juru bicara Kementerian Pengungsi dan Repatriasi Afghanistan.

“Wajar jika seseorang bermigrasi ke negara lain demi keselamatannya, dia tidak ingin ada ketidakamanan di sana,” katanya kepada kantor berita AFP.

Ultimatum Pakistan kepada para migran, yang sebagian besar telah tinggal di negara itu selama bertahun-tahun, muncul setelah pertemuan para pemimpin sipil dan militer untuk meninjau situasi hukum dan ketertiban menyusul dua bom bunuh diri pada hari Jumat yang menewaskan sedikitnya 57 orang.

Bugti mengatakan salah satu pelaku bom bunuh diri adalah warga negara Afghanistan, dan dia juga menuduh badan intelijen India terlibat.



Hubungan antara Taliban dan pemerintah Pakistan telah memburuk secara signifikan, dengan bentrokan perbatasan yang menutup sementara jalur perdagangan utama antara kedua negara bertetangga tersebut pada bulan lalu.

Islamabad menuduh kelompok bersenjata menggunakan tanah Afghanistan untuk melatih pejuang dan merencanakan serangan di Pakistan. Taliban membantah tuduhan tersebut dan mengatakan bahwa masalah keamanan di Pakistan berasal dari dalam negeri.

Pemerintahan sementara dibentuk pada bulan Agustus untuk memandu Pakistan lolos ke pemilu yang diperkirakan akan dilaksanakan dalam beberapa bulan mendatang, dan militer telah mampu memberikan pengaruh yang lebih besar sebagai akibat dari ketidakpastian dan ketidakstabilan di negara tersebut.



Sementara itu dalam sebuah pernyataan yang dibagikan kepada Al Jazeera, kelompok hak asasi manusia Amnesty International mendesak Pakistan untuk melanjutkan “dukungan bersejarah” bagi pengungsi Afghanistan dengan memungkinkan mereka hidup bermartabat dan bebas dari rasa takut dideportasi ke Afghanistan.

“Mereka menjalani kehidupan yang sangat berbahaya karena harus menjalani proses yang sulit untuk mendaftar sebagai pengungsi di Pakistan; atau terjebak dalam proses panjang menunggu relokasi ke negara lain. Pengembalian paksa ke Afghanistan dapat menempatkan mereka pada risiko besar,” kata Amnesty.

Amnesty meminta Komisi Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) buat mempercepat pendaftaran dan peninjauan permohonan warga Afghanistan yang mencari perlindungan internasional di Pakistan dan meminta Pakistan menghentikan tindakan keras terhadap para pengungsi.

Warga Afghanistan telah bermigrasi ke negara tetangga Pakistan selama konflik beberapa dekade saat invasi Soviet, perang saudara setelahnya, dan pendudukan yang dipimpin Amerika Serikat (AS). Hampir 600.000 warga Afghanistan telah tiba sejak Taliban merebut kembali kekuasaan di Kabul pada tahun 2021.

Pihak berwenang Taliban telah berusaha untuk menggoda kembali mereka yang meninggalkan negara itu, meskipun negara tersebut menderita akibat berkurangnya bantuan secara besar-besaran setelah runtuhnya pemerintah yang didukung AS.