Meksiko Kecam Bantuan Militer AS ke Ukraina: Rp78,7 Triliun untuk Perang, Tak Masuk Akal

MEXICO CITY - Presiden Meksiko Andres Manuel Lopez Obrador mengecam bantuan militer AS untuk Ukraina perang melawan Rusia, dengan menyatakan bahwa hal itu tidak masuk akal.

Menurutnya, bantuan hingga USD50 miliar (lebih dari Rp78,7 triliun) dari Amerika kepada Ukraina untuk perang tidaklah masuk akal.

Dia meningkatkan kritiknya ketika mendesak Washington untuk mencurahkan lebih banyak sumber daya guna membantu negara-negara Amerika Latin.

Lopez Obrador telah lama meminta Amerika Serikat untuk mencurahkan lebih banyak dana untuk membantu pembangunan ekonomi di Amerika Tengah dan Karibia guna mengurangi tekanan migrasi.



Selama konferensi pers hariannya pada Senin, Lopez Obrador mengkritik Kongres AS karena tidak memberikan dana untuk wilayah Amerika Latin, sebelum merujuk pada perselisihan minggu lalu mengenai rancangan undang-undang pendanaan sementara yang menghapuskan bantuan lebih lanjut untuk Ukraina.

“Saya baru saja melihat bagaimana sekarang mereka tidak mengizinkan bantuan untuk perang di Ukraina,” katanya.

“Tetapi seberapa besar nasib mereka dalam perang Ukraina? 30 hingga 50 miliar dolar untuk perang. Ini adalah hal paling tidak masuk akal yang bisa Anda miliki. Dan merusak.”

“Jadi mereka harus mengubah strategi mereka dan belajar menghormati. Ini bukan waktunya bagi mereka untuk mengabaikan pihak berwenang Meksiko,” imbuh Lopez Obrador, seperti dikutip Reuters, Selasa (3/10/2023).

Kedutaan Besar Ukraina di Meksiko menolak berkomentar. Departemen Luar Negeri AS juga belum membalas permintaan komentar.

Lopez Obrador yang beraliran kiri berusaha menjaga netralitas Meksiko dalam perang Rusia-Ukraina, dan mengkritik bantuan militer Barat untuk Kyiv.

Dia juga mengusulkan perundingan damai untuk mengakhiri konflik Rusia-Ukraina.

Dua minggu yang lalu Presiden Lopez Obrador membela kehadiran unit militer Rusia dalam parade akhir pekan yang memperingati Hari Kemerdekaan Meksiko, menyusul kritik tajam bahwa negaranya telah memberikan "karpet merah" bagi pasukan yang menginvasi Ukraina.

Meskipun demikian, pemerintahannya mendukung beberapa resolusi utama PBB yang mengkritik peran Rusia dalam konflik tersebut.