Qatar Tolak Daftar 'Kelompok Teror' yang Disodorkan Saudi Cs

DOHA - Pemerintah Qatar pada hari Jumat (9/6/2017) menolak daftar 59 orang dan 12 organisasi “kelompok teror” yang disodorkan Arab Saudi dan negara-negara koalisi Arab. Daftar “kelompok teror” itu disebut memiliki hubungan dengan Qatar.

Daftar dirilis beberapa hari setelah Saudi, Uni Emirat Arab (UEA), Bahrain, Mesir, Yaman, Libya dan Maladewa memutuskan hubungan diplomatik dengan alasan Doha mendukung terorisme. Saudi dan negara-negara Arab yang memiliki perbatasan langsung dengan Qatar telah melakukan blokade ekonomi.

Perilisan daftar itu didukung negara-negara Dewan Kerjasama Teluk (GCC).

”Pernyataan gabungan baru-baru ini yang dikeluarkan oleh Kerajaan Arab Saudi, Bahrain, Mesir dan UEA mengenai 'daftar pengawasan keuangan teror' sekali lagi memperkuat tuduhan tak berdasar yang sebenarnya tidak memiliki landasan,” kata pemerintah Qatar dalam sebuah pernyataan, yang dilansir Al Jazeera.

Baca Juga: Saudi Rilis 59 Orang dan 12 Organisasi Terkait Qatar di Daftar Teror

Dalam daftar itu muncul nama Yusuf al-Qaradawi, salah satu ulama Muslim yang paling menonjol di Timur Tengah. Organisasi amal yang didanai Qatar juga masuk dalam daftar.

Pemerintah Qatar mengatakan bahwa pemimpin Doha telah memimpin negara dengan menyerang apa yang disebut sebagai akar "terorisme", termasuk memberi harapan kepada kaum muda melalui pekerjaan, mendidik ratusan ribu pengungsi Suriah dan mendanai program masyarakat untuk melawan agenda kelompok bersenjata.

”Posisi kami dalam melawan terorisme lebih kuat daripada banyak penandatangan pernyataan bersama, sebuah fakta yang telah diabaikan oleh para penulis (penandatangan),” lanjut pemerintah Qatar.

Saudi, UEA, Bahrain dan Mesir telah menghentikan semua penerbangan ke dan dari Doha. Negara-negara itu juga menutup jalur laut dan udara ke Qatar. Saudi juga menutup perbatasan darat khusus ke Qatar.

Menteri Luar Negeri Qatar Mohammed bin Abdulrahman al-Thani pada hari Jumat menggambarkan blokade tersebut sebagai pelanggaran hukum internasional. Menurutnya, saat ini ada upaya untuk memobilisasi opini internasional terhadap Qatar.

”Prosedur yang diambil ini memiliki pelanggaran hukum internasional dan hukum humaniter internasional yang jelas. Mereka tidak akan memiliki dampak positif terhadap wilayah tersebut namun (berdampak) negatif,” katanya dalam sebuah konferensi pers saat berkunjung ke Jerman.

”Kami memiliki tanda tanya besar tentang masa depan GCC,” keluh Menlu Qatar tersebut.