6 Alasan Konflik Kosovo dengan Serbia Terus Memanas
loading...
A
A
A
Namun ketegangan telah meningkat selama berbulan-bulan dalam perselisihan mengenai pelat nomor mobil. Kosovo sudah bertahun-tahun menginginkan warga Serbia di utara untuk mengganti pelat nomor Serbia mereka, yang berasal dari era pra-kemerdekaan, ke pelat nomor yang dikeluarkan oleh Pristina, sebagai bagian dari kebijakannya untuk menegaskan otoritas atas seluruh wilayah Kosovo.
Juli lalu, Pristina mengumumkan jangka waktu dua bulan untuk peralihan pelat, sehingga memicu kerusuhan, tetapi kemudian setuju untuk menunda tanggal penerapannya ke akhir tahun 2023.
Walikota etnis Serbia di kota-kota bagian utara, bersama dengan hakim setempat dan 600 petugas polisi, mengundurkan diri pada bulan November tahun lalu sebagai protes terhadap perubahan yang akan terjadi, sehingga memperparah disfungsi dan pelanggaran hukum di wilayah tersebut.
Foto/Reuters
Masyarakat Serbia di Kosovo berupaya membentuk asosiasi kota-kota yang mayoritas penduduknya Serbia dan beroperasi dengan otonomi yang besar.
Pristina menolak hal ini sebagai resep untuk mendirikan negara kecil di Kosovo, yang secara efektif membagi negara berdasarkan garis etnis.
Serbia dan Kosovo hanya mencapai sedikit kemajuan dalam hal ini dan isu-isu lainnya sejak berkomitmen pada dialog yang disponsori Uni Eropa pada tahun 2013 yang bertujuan untuk menormalisasi hubungan – yang keduanya merupakan persyaratan keanggotaan UE.
Foto/Reuters
Aliansi militer transatlantik NATO mempertahankan 3.700 tentara penjaga perdamaian di Kosovo, sisa dari pasukan awal berkekuatan 50.000 yang dikerahkan pada tahun 1999.
Aliansi tersebut menyatakan akan melakukan intervensi sesuai dengan mandatnya jika Kosovo menghadapi risiko konflik baru. Misi Supremasi Hukum Uni Eropa di Kosovo (EULEX), yang dimulai pada tahun 2008 untuk melatih polisi domestik dan memberantas korupsi dan gangsterisme, mempertahankan 200 petugas polisi khusus di Kosovo.
Foto/Reuters
Utusan AS dan UE mendesak Serbia dan Kosovo untuk menyetujui rencana yang diajukan pada pertengahan tahun 2022 yang menyatakan bahwa Beograd akan berhenti melakukan lobi terhadap kursi Kosovo di organisasi internasional termasuk PBB.
Kosovo akan berkomitmen untuk membentuk asosiasi kota-kota yang mayoritas penduduknya Serbia.
Juli lalu, Pristina mengumumkan jangka waktu dua bulan untuk peralihan pelat, sehingga memicu kerusuhan, tetapi kemudian setuju untuk menunda tanggal penerapannya ke akhir tahun 2023.
Walikota etnis Serbia di kota-kota bagian utara, bersama dengan hakim setempat dan 600 petugas polisi, mengundurkan diri pada bulan November tahun lalu sebagai protes terhadap perubahan yang akan terjadi, sehingga memperparah disfungsi dan pelanggaran hukum di wilayah tersebut.
3. Tuntutan Otonomi Ditolak Kosovo
Foto/Reuters
Masyarakat Serbia di Kosovo berupaya membentuk asosiasi kota-kota yang mayoritas penduduknya Serbia dan beroperasi dengan otonomi yang besar.
Pristina menolak hal ini sebagai resep untuk mendirikan negara kecil di Kosovo, yang secara efektif membagi negara berdasarkan garis etnis.
Serbia dan Kosovo hanya mencapai sedikit kemajuan dalam hal ini dan isu-isu lainnya sejak berkomitmen pada dialog yang disponsori Uni Eropa pada tahun 2013 yang bertujuan untuk menormalisasi hubungan – yang keduanya merupakan persyaratan keanggotaan UE.
4. Pasukan Penjaga Perdamaian NATO Mandul
Foto/Reuters
Aliansi militer transatlantik NATO mempertahankan 3.700 tentara penjaga perdamaian di Kosovo, sisa dari pasukan awal berkekuatan 50.000 yang dikerahkan pada tahun 1999.
Aliansi tersebut menyatakan akan melakukan intervensi sesuai dengan mandatnya jika Kosovo menghadapi risiko konflik baru. Misi Supremasi Hukum Uni Eropa di Kosovo (EULEX), yang dimulai pada tahun 2008 untuk melatih polisi domestik dan memberantas korupsi dan gangsterisme, mempertahankan 200 petugas polisi khusus di Kosovo.
5. Dialog yang Buntu
Foto/Reuters
Utusan AS dan UE mendesak Serbia dan Kosovo untuk menyetujui rencana yang diajukan pada pertengahan tahun 2022 yang menyatakan bahwa Beograd akan berhenti melakukan lobi terhadap kursi Kosovo di organisasi internasional termasuk PBB.
Kosovo akan berkomitmen untuk membentuk asosiasi kota-kota yang mayoritas penduduknya Serbia.