Malaysia: Semua Negara Sengketa Harus Kurangi Kapal Perang di Laut China Selatan
Rabu, 20 September 2023 - 10:56 WIB
loading...
A
A
A
Negara-negara yang terlibat sengketa wilayah Laut China Selatan adalah China, Malaysia, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, dan Taiwan. Dari enam negara ini, China yang paling gencar mengerahkan kapal militer di perairan sengketa. Negara di luar kawasan, terutama Amerika Serikat (AS), juga sering mengerahkan kapal perang di perairan tersebut dengan dalih patroli kebebasan bernavigasi di perairan internasional.
Menurut Mohamad Alamin, kehadiran dan banyaknya kapal perang di wilayah maritim seperti Laut China Selatan berpotensi meningkatkan ketegangan dan dapat mengancam perdamaian, keamanan, dan stabilitas.
Oleh karena itu, sambung dia, pemerintah Malaysia mengambil sikap bahwa semua negara perlu mengurangi kehadiran kapal perang di Laut China Selatan untuk menjamin perdamaian, stabilitas, dan menghindari ketegangan.
“Malaysia berkomitmen untuk menangani masalah Laut China Selatan secara konstruktif sesuai dengan forum dan saluran diplomatik yang tepat dalam membela kedaulatan dan kepentingan negara," katanya, seperti dikutip dari The Star, Selasa (19/9/2023).
“Pemerintah harus mengambil sikap hati-hati dan menghindari tindakan yang dapat meningkatkan ketegangan serta kejadian yang tidak diinginkan yang terjadi di perairan nasional,” ujarnya.
Menurut Mohamad Alamin, kehadiran dan banyaknya kapal perang di wilayah maritim seperti Laut China Selatan berpotensi meningkatkan ketegangan dan dapat mengancam perdamaian, keamanan, dan stabilitas.
Oleh karena itu, sambung dia, pemerintah Malaysia mengambil sikap bahwa semua negara perlu mengurangi kehadiran kapal perang di Laut China Selatan untuk menjamin perdamaian, stabilitas, dan menghindari ketegangan.
“Malaysia berkomitmen untuk menangani masalah Laut China Selatan secara konstruktif sesuai dengan forum dan saluran diplomatik yang tepat dalam membela kedaulatan dan kepentingan negara," katanya, seperti dikutip dari The Star, Selasa (19/9/2023).
“Pemerintah harus mengambil sikap hati-hati dan menghindari tindakan yang dapat meningkatkan ketegangan serta kejadian yang tidak diinginkan yang terjadi di perairan nasional,” ujarnya.
Lihat Juga :
