Sesama Penganut Syariat Islam, Mengapa Arab Saudi dan Taliban Beda Perlakukan Perempuan?
Jum'at, 15 September 2023 - 02:29 WIB
loading...
A
A
A
Dikenal luas sebagai negara monarki otoriter, Arab Saudi masih tidak memiliki menteri perempuan di pemerintahan atau perempuan di istana kerajaan tempat keluarga kerajaan Saudi memutuskan hampir semua urusan kerajaan.
Namun bahkan di sana, perubahan diharapkan terjadi.
“Sudah ada beberapa perempuan yang menduduki posisi kepemimpinan, dan saya memperkirakan jumlah itu akan meningkat seiring berjalannya waktu,” kata Sussan Saikali, peneliti di Arab Gulf States Institute, mengatakan kepada VoA, Rabu (13/9/2023).
“Pemerintah Saudi telah menghapus beberapa undang-undang yang sebelumnya membatasi kemampuan perempuan untuk bekerja di sektor tertentu, dan juga mengesahkan beberapa undang-undang anti-diskriminasi dan anti-pelecehan,” katanya.
Afghanistan, sementara itu, mengalami kemunduran dalam akses perempuan terhadap HAM dan kebebasan mendasar di bawah rezim Taliban, termasuk kemunduran dalam pendidikan dan pekerjaan, yang konon didasarkan pada pembenaran Islam dan budaya.
Habiba Sarabi, mantan menteri urusan perempuan Afghanistan, yakin ideologi ekstremis Taliban berasal dari internasionalisasi ekstremisme Islam selama beberapa dekade yang disponsori oleh monarki Teluk yang kaya minyak, terutama Arab Saudi.
“Sudah terlalu lama negara-negara Teluk berinvestasi besar-besaran pada ekstremisme Islam, namun kini mereka menyadari kesalahan mereka dan mulai menempuh jalur peradaban yang berbeda,” kata Sarabi kepada VoA.
Banyak organisasi, negara, dan pakar Islam yang keberatan dengan kebijakan misoginis Taliban dan menyebutnya tidak sejalan dengan prinsip dan nilai-nilai Islam.
Taliban, seperti Arab Saudi, beroperasi di bawah pemimpin tertinggi yang tidak dipilih dan mempunyai kekuasaan yang tidak terkendali, dan hanya bertanggung jawab kepada otoritas ilahi.
“Orang [pemimpin tertinggi Taliban] di Kandahar berpikir dia adalah wakil Tuhan dan dia tidak terikat oleh hukum manusia,” kata Sarabi.
Para pejabat Taliban mengatakan mereka telah memulihkan hak-hak perempuan dalam Islam, sebuah pernyataan yang ditanggapi skeptis oleh banyak cendekiawan Islam.
“Kita seharusnya tidak mengindahkan orang-orang [negara-negara] yang menyerukan pendidikan perempuan tetapi tidak mengizinkan pendidikan bagi perempuan berhijab,” kata Sheikh Mohammad Khalid, menteri Taliban untuk promosi kebajikan Islam dan pencegahan keburukan, pada pertemuan tetua suku laki-laki pada hari Selasa lalu.
Namun bahkan di sana, perubahan diharapkan terjadi.
“Sudah ada beberapa perempuan yang menduduki posisi kepemimpinan, dan saya memperkirakan jumlah itu akan meningkat seiring berjalannya waktu,” kata Sussan Saikali, peneliti di Arab Gulf States Institute, mengatakan kepada VoA, Rabu (13/9/2023).
“Pemerintah Saudi telah menghapus beberapa undang-undang yang sebelumnya membatasi kemampuan perempuan untuk bekerja di sektor tertentu, dan juga mengesahkan beberapa undang-undang anti-diskriminasi dan anti-pelecehan,” katanya.
Syariat Islam Ala Taliban
Afghanistan, sementara itu, mengalami kemunduran dalam akses perempuan terhadap HAM dan kebebasan mendasar di bawah rezim Taliban, termasuk kemunduran dalam pendidikan dan pekerjaan, yang konon didasarkan pada pembenaran Islam dan budaya.
Habiba Sarabi, mantan menteri urusan perempuan Afghanistan, yakin ideologi ekstremis Taliban berasal dari internasionalisasi ekstremisme Islam selama beberapa dekade yang disponsori oleh monarki Teluk yang kaya minyak, terutama Arab Saudi.
“Sudah terlalu lama negara-negara Teluk berinvestasi besar-besaran pada ekstremisme Islam, namun kini mereka menyadari kesalahan mereka dan mulai menempuh jalur peradaban yang berbeda,” kata Sarabi kepada VoA.
Banyak organisasi, negara, dan pakar Islam yang keberatan dengan kebijakan misoginis Taliban dan menyebutnya tidak sejalan dengan prinsip dan nilai-nilai Islam.
Taliban, seperti Arab Saudi, beroperasi di bawah pemimpin tertinggi yang tidak dipilih dan mempunyai kekuasaan yang tidak terkendali, dan hanya bertanggung jawab kepada otoritas ilahi.
“Orang [pemimpin tertinggi Taliban] di Kandahar berpikir dia adalah wakil Tuhan dan dia tidak terikat oleh hukum manusia,” kata Sarabi.
Para pejabat Taliban mengatakan mereka telah memulihkan hak-hak perempuan dalam Islam, sebuah pernyataan yang ditanggapi skeptis oleh banyak cendekiawan Islam.
“Kita seharusnya tidak mengindahkan orang-orang [negara-negara] yang menyerukan pendidikan perempuan tetapi tidak mengizinkan pendidikan bagi perempuan berhijab,” kata Sheikh Mohammad Khalid, menteri Taliban untuk promosi kebajikan Islam dan pencegahan keburukan, pada pertemuan tetua suku laki-laki pada hari Selasa lalu.
Lihat Juga :
