Indonesia Tak Setuju Opsi Militer untuk Krisis Nuklir Korut

JAKARTA - Indonesia tak setuju dengan opsi militer sebagai solusi untuk menyelesaikan krisis nuklir Korea Utara (Korut). Indonesia lebih mendorong opsi perundingan damai.

Direktur Jenderal Kerjasama ASEAN Kementerian Luar Negeri Indonesia, Jose Tavares, mengatakan, sikap Indonesia akan disampaikan dalam KTT ASEAN di Filipina pada akhir pekan nanti.

"(KTT) ASEAN pada tingkat Menteri Luar Negeri akan sampaikan kekhawatirkan (soal) tindakan provokatif Korut dengan meluncurkan rudal. Pada tingkat kepala negara, mereka akan membahas agar ketegangan ini bisa mereda. Kami tidak melihat opsi militer dapat menyelesaikan masalah ini," kata Jose.

"Kepala negara akan sampaikan pandangannya, perbedaan ini diselesaikan sesuai hukum internasional melalui dialog dan upaya damai. Kami tidak melihat sesuatu yang baik keluar dari langkah militer," ujar dia, Selasa (25/4/2017).

Ketegangan di Semenanjung Korea semakin meningkat setelah Korut mengumbar ancaman serangan nuklir terhadap AS dan sekutunya. Rezim Pyongyang yang dipimpin Kim Jong-un bahkan mengancam akan menenggelamkan kapal induk AS, USS Carl Vinson, dengan satu serangan.

Sebagai respon atas ancaman itu, AS melalui juru bicara Pentagon Gary Ross telah meminta Korut untuk tidak melakukan tindakan sembrono.

Sementara itu, di Washington Presiden AS Donald Trump mengajak seluruh anggota Senat yang berjumlah 100 orang untuk briefing tak wajar di Gedung Putih. Rapat langka yang akan digelar Rabu (26/4/2017) ini untuk mendapatkan pengarahan tentang cara mengatasi krisis nuklir Korut.

Selain 100 Senator, Menteri Luar Negeri Rex Tillerson dan Menteri Pertahanan James Mattis, akan dilibatkan. Bahkan, Direktur Intelijen Nasional Dan Coats dan Kapal Staf Gabungan Militer AS Jenderal Joseph Dunford juga diundang untuk menghadiri briefing itu.