Butuh Bantuan Senjata, Ukraina Tingkatkan Tekanan pada Sekutunya

KIEV - Ukraina meningkatkan tekanan terhadap sekutu Baratnya, menyesalkan kurangnya kemajuan dalam pembentukan pengadilan internasional untuk mengadili para pemimpin dan pengalihan aset Rusia yang dibekukan.

“Sayangnya, kita berada dalam kebuntuan dalam kedua hal tersebut karena kita memiliki perpecahan dalam masalah pertama dan jelas tidak ada kemauan dalam masalah kedua,” kata Menteri Luar Negeri Dmytro Kuleba, mengacu pada pengadilan seperti dikutip dari Channel News Asia, Minggu (10/9/2023).

Secara keseluruhan, pidato-pidato yang disampaikan oleh beberapa pejabat senior pemerintahan Ukraina memberikan gambaran sebuah negara yang sedang berperang dan dihadang oleh sekutunya yang gagal memahami skala dan urgensi krisis ini.

Kuleba mengatakan kelompok G7 lebih menyukai pengadilan campuran berdasarkan undang-undang Ukraina.

Namun hal ini, katanya, tidak akan memungkinkan pencabutan kekebalan Presiden Rusia Vladimir Putin, Perdana Menteri Mikhail Mishustin atau Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov – sebuah pilihan yang tidak dapat diterima oleh Kiev.

Para pejabat Ukraina memperjuangkan pembentukan pengadilan internasional yang menyerupai pengadilan Nuremberg pasca Perang Dunia II.

Kuleba menambahkan, kemajuan juga belum cukup dalam hal pengalihan aset Rusia yang dibekukan ke Ukraina untuk digunakan dalam rekonstruksi negara tersebut.

"Setelah satu setengah tahun, saya masih mendengar kabar dari Eropa dan Amerika: kami sedang mengerjakannya,” kata Kuleba.

“Ada kurangnya kemauan untuk mengambil kesimpulan. Jadi kita harus mengubahnya,” imbuhnya.

Sejak invasi Moskow pada Februari 2022, sanksi Barat telah menyebabkan pembekuan sekitar 300 miliar euro cadangan devisa Bank Sentral Rusia di seluruh dunia.