Jurnalis Selandia Baru Klaim Akan Disuap dan Diintimidasi Pejabat Indonesia, Kemlu Menyangkal

WELLINGTON - Seorang jurnalis Radio New Zealand mengatakan seorang pejabat pemerintah Indonesia berusaha menyuap dan mengintimidasi dia pada pertemuan para pemimpin Melanesian Spearhead Group ke-22 baru-baru ini di Port Vila.

Pemerintah Indonesia telah memberikan tanggapan pada Senin (4/9/2023) dengan mengatakan bahwa mereka “pasti akan mempertimbangkan” klaim tersebut.

Jurnalis RNZ Kelvin Anthony berada di Port Vila untuk meliput KTT Pemimpin MSG dua minggu lalu ketika dia ditawari “hadiah” setelah wawancara eksklusif dengan Duta Besar Indonesia untuk Australia, Siswo Pramono.

“Saya ditawari wawancara eksklusif dengan Duta Besar Indonesia untuk Australia pada pertemuan MSG setelah awal pekan ini diberitahu oleh Ardi Nuswantoro bahwa pemerintahnya tidak menyukai apa yang dipublikasikan RNZ tentang Papua Barat dan hal itu tidak seimbang,” katanya, dilansir RNZ.



“Saya menyakinkan para delegasi bahwa RNZ melakukan segala upaya untuk bersikap seimbang dan adil dan kami ingin memihak Indonesia juga, namun kami memerlukan kesempatan untuk berbicara secara terbuka.”

Usai berkomunikasi tatap muka dan online melalui WhatsApp - SMS dan catatan panggilan dilihat RNZ, Anthony datang ke Holiday Inn Resort pada pukul 12.00 untuk wawancara pada Rabu, 23 Agustus.

“Saya mewawancarai Pramono untuk membahas serangkaian pertanyaan luas termasuk masalah hak asasi manusia di Papua Barat, pertemuan MSG, dan niat Jakarta di Pasifik, yang berlangsung lebih dari 40 menit,” kata Anthony.

“Saya pikir saya telah melakukan wawancara eksklusif yang menghasilkan cerita yang kuat dari pertemuan tersebut yang menyentuh isu-isu sensitif namun relevan yang melibatkan Indonesia, isu Papua Barat, dan Pasifik.”

Anthony mengatakan dia diantar keluar dari ruang tunggu di akhir wawancara dan didampingi oleh setidaknya tiga pejabat Indonesia.

“Saya memberi tahu mereka bahwa rekan saya dari media lokal yang bersama saya mengantar saya kembali ke kota. Saat kami berjalan ke tempat parkir, petugas yang sama terus berjalan bersama saya dan saat kami hendak mendekati mobil, dia mengatakan, 'Delegasi Indonesia ingin memberikan tanda terima kasih kepada Anda'."



"Saya bertanya kepadanya, 'Apa itu?' Dia menjawab, 'Hadiah kecil'.

"Saya bertanya lagi kepadanya, 'Tapi apa itu?' Dan dia menjawab: 'Uang'.

“Pada saat itu saya sangat terkejut karena saya belum pernah mengalami hal seperti itu dalam karier saya.

“Saya menolak menerima uang tersebut dan mengatakan kepadanya, 'Saya tidak dapat menerima uang tersebut karena hal itu membahayakan cerita dan kredibilitas serta integritas saya sebagai seorang jurnalis'.”

Anthony mengatakan pejabat Indonesia itu tampak menarik diri atas penolakan tersebut dan meminta maaf karena telah menawarkan uang.

Akibat kejadian tersebut RNZ saat itu memilih untuk tidak menayangkan wawancara dengan Pramono.

RNZ mengajukan tuntutan suap dan intimidasi kepada pemerintah Indonesia.

Dalam tanggapan emailnya, Direktur Jenderal Urusan Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri Jakarta Abdul Kadir Jailani tidak membenarkan atau membantah klaim tersebut.

“Penyuapan tidak pernah menjadi kebijakan atau pendekatan kami terhadap jurnalis,” kata Jailani.

“Pasti akan kami dalami,” ujarnya.

Dalam tanggapan resmi Indonesia terhadap tuduhan tersebut, Abdul Kadir Jailani mengatakan "kami tidak tertarik untuk mengikuti atau mengintimidasi jurnalis mana pun yang meliput KTT tersebut".

RNZ adalah satu-satunya media internasional yang memiliki jurnalis yang meliput pertemuan MSG untuk audiensnya di Pasifik. MSG adalah blok sub-regional penting yang mencakup Fiji, FLNKS - kelompok payung bagi partai politik pro-kemerdekaan di Kaledonia Baru, Papua Nugini, Kepulauan Solomon, dan Vanuatu.

Pertemuan tersebut memiliki agenda yang padat dan isu keanggotaan penuh United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) sebagai isu yang sangat penting.

Indonesia, yang merupakan salah satu anggota MSG, mempunyai delegasi terbesar dalam pertemuan tersebut dan tercatat tidak mendukung atau mengakui ULMWP sebagai badan perwakilan masyarakat adat Papua.