Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Bos TV Kremlin Mengeluh Rusia Tak Punya Sekutu Sama Sekali dalam Perang Ukraina
loading...
Margarita Simonyan, bos saluran televisi negara Rusia, mengeluh bahwa negaranya tak memiliki setuku sama sekali dalam perang melawan Ukraina. Foto/REUTERS
A
A
A
MOSKOW - Bos stasiun televisi RT milik negara Rusia mengeluh bahwa negaranya tidak memiliki sekutu sama sekali dalam perang melawan Ukraina.
Margarita Simonyan, pemimpin redaksi RT, menyampaikan komentar tersebut dalam siaran televisi. Kutipannya dalam video itu kemudian di-posting di media sosial X oleh penasihat Kementerian Dalam Negeri Ukraina Anton Gerashchenko.
“Penyebar propaganda Rusia, Simonyan, mengeluh bahwa tidak ada sekutu Rusia yang memberikan senjata, mengirim tentara, atau bantuan apa pun kepada Rusia. Dia ingat bahwa Rusia kalah dalam satu-satunya perang yang mereka lakukan sendiri,” tulis Gerashchenko dalam sebuah posting-an di samping video tersebut, seperti dikutip dari Newsweek, Rabu (6/9/2023).
“Simonyan juga mengulangi salah satu mitos paling populer di Rusia bahwa Uni Sovietlah yang memenangkan Perang Dunia II. Keyakinan ini adalah salah satu pilar yang menjadi landasan Rusia membangun identitasnya," ujarnya.
Simonyan mengatakan Rusia melancarkan perang yang paling sulit, terberat dan umumnya belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah negaranya.
“Ini adalah perang yang paling sulit dan terberat karena ini adalah perang pertama dalam sejarah kami di mana kami tidak memiliki sekutu sama sekali,” kata Simonyan.
Diksi yang digunakan Simonyan itu melanggar pedoman Kremlin yang dari awal melarang penggunaan diksi perang dan menegaskan bahwa tindakan Rusia di Ukraina adalah “operasi militer khusus".
Kremlin mengadopsi istilah "operasi militer khusus" sejak invasi besar-besaran ke Ukraina yang dimulai pada 24 Februari 2022. Sejak itu, beberapa pihak telah menyimpang dari pedoman tersebut, termasuk sekutu Putin dan propagandis Kremlin, Vladimir Solovyov, dalam siaran pada November tahun lalu.
Meskipun demikian, warga biasa di negara Rusia dihukum karena menyebut serangan terhadap Ukraina sebagai “perang” atau sebagai “invasi”. Hukuman itu merujuk pada undang-undang yang disahkan pada Maret 2022 untuk menindak perbedaan pendapat.
Margarita Simonyan, pemimpin redaksi RT, menyampaikan komentar tersebut dalam siaran televisi. Kutipannya dalam video itu kemudian di-posting di media sosial X oleh penasihat Kementerian Dalam Negeri Ukraina Anton Gerashchenko.
“Penyebar propaganda Rusia, Simonyan, mengeluh bahwa tidak ada sekutu Rusia yang memberikan senjata, mengirim tentara, atau bantuan apa pun kepada Rusia. Dia ingat bahwa Rusia kalah dalam satu-satunya perang yang mereka lakukan sendiri,” tulis Gerashchenko dalam sebuah posting-an di samping video tersebut, seperti dikutip dari Newsweek, Rabu (6/9/2023).
“Simonyan juga mengulangi salah satu mitos paling populer di Rusia bahwa Uni Sovietlah yang memenangkan Perang Dunia II. Keyakinan ini adalah salah satu pilar yang menjadi landasan Rusia membangun identitasnya," ujarnya.
Simonyan mengatakan Rusia melancarkan perang yang paling sulit, terberat dan umumnya belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah negaranya.
“Ini adalah perang yang paling sulit dan terberat karena ini adalah perang pertama dalam sejarah kami di mana kami tidak memiliki sekutu sama sekali,” kata Simonyan.
Diksi yang digunakan Simonyan itu melanggar pedoman Kremlin yang dari awal melarang penggunaan diksi perang dan menegaskan bahwa tindakan Rusia di Ukraina adalah “operasi militer khusus".
Kremlin mengadopsi istilah "operasi militer khusus" sejak invasi besar-besaran ke Ukraina yang dimulai pada 24 Februari 2022. Sejak itu, beberapa pihak telah menyimpang dari pedoman tersebut, termasuk sekutu Putin dan propagandis Kremlin, Vladimir Solovyov, dalam siaran pada November tahun lalu.
Meskipun demikian, warga biasa di negara Rusia dihukum karena menyebut serangan terhadap Ukraina sebagai “perang” atau sebagai “invasi”. Hukuman itu merujuk pada undang-undang yang disahkan pada Maret 2022 untuk menindak perbedaan pendapat.
Explore More