Utusan PBB Layangkan Tuduhan Kejatahan Perang Baru Terhadap Myanmar
Rabu, 29 April 2020 - 20:28 WIB
loading...
Utusan khusus PBB melayangkan tuduhan kejahatan perang baru kepada tentara Myanmar. Foto/The Taiger
A
A
A
NEW YORK - Utusan PBB untuk Myanmar menyebut militer negara itu kemungkinan telah melakukan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di negara bagian Rakhine dan Chin. Dua wilayah menjadi lokasi pertempuran antara pasukan pemerintah dan pemberontak etnis minoritas yang meningkat.
"Sementara dunia diduduki oleh pandemi COVId-19, militer Myanmar terus meningkatkan serangannya di Negara Bagian Rakhine, dengan menargetkan penduduk sipil," kata Yankee Lee dalam pernyataan terakhirnya setelah enam tahun sebagai utusan hak asasi manusia seperti dikutip dari Bangkok Post, Rabu (29/4/2020).
Ia pun menyerukan investigasi internasional terhadap tuduhan tersebut.
Laporan utusan khusus yang berasal dari Korea Selatan itu mengatakan pasukan bersenjata, yang dikenal sebagai Tatmadaw, telah meningkatkan serangan terhadap warga sipil dalam beberapa pekan terakhir dengan serangan udara dan artileri yang mungkin sama dengan kejahatan terhadap kemanusiaan.
Lee juga mendesak Tentara Arakan, yang telah dituduh menculik pejabat, untuk melindungi warga sipil. Kelompok itu tidak segera membuat pernyataan publik sebagai tanggapan.
"Sementara dunia diduduki oleh pandemi COVId-19, militer Myanmar terus meningkatkan serangannya di Negara Bagian Rakhine, dengan menargetkan penduduk sipil," kata Yankee Lee dalam pernyataan terakhirnya setelah enam tahun sebagai utusan hak asasi manusia seperti dikutip dari Bangkok Post, Rabu (29/4/2020).
Ia pun menyerukan investigasi internasional terhadap tuduhan tersebut.
Laporan utusan khusus yang berasal dari Korea Selatan itu mengatakan pasukan bersenjata, yang dikenal sebagai Tatmadaw, telah meningkatkan serangan terhadap warga sipil dalam beberapa pekan terakhir dengan serangan udara dan artileri yang mungkin sama dengan kejahatan terhadap kemanusiaan.
Lee juga mendesak Tentara Arakan, yang telah dituduh menculik pejabat, untuk melindungi warga sipil. Kelompok itu tidak segera membuat pernyataan publik sebagai tanggapan.
Lihat Juga :
