Utusan PBB Layangkan Tuduhan Kejatahan Perang Baru Terhadap Myanmar

NEW YORK - Utusan PBB untuk Myanmar menyebut militer negara itu kemungkinan telah melakukan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di negara bagian Rakhine dan Chin. Dua wilayah menjadi lokasi pertempuran antara pasukan pemerintah dan pemberontak etnis minoritas yang meningkat.

"Sementara dunia diduduki oleh pandemi COVId-19, militer Myanmar terus meningkatkan serangannya di Negara Bagian Rakhine, dengan menargetkan penduduk sipil," kata Yankee Lee dalam pernyataan terakhirnya setelah enam tahun sebagai utusan hak asasi manusia seperti dikutip dari Bangkok Post, Rabu (29/4/2020).

Ia pun menyerukan investigasi internasional terhadap tuduhan tersebut.

Laporan utusan khusus yang berasal dari Korea Selatan itu mengatakan pasukan bersenjata, yang dikenal sebagai Tatmadaw, telah meningkatkan serangan terhadap warga sipil dalam beberapa pekan terakhir dengan serangan udara dan artileri yang mungkin sama dengan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Lee juga mendesak Tentara Arakan, yang telah dituduh menculik pejabat, untuk melindungi warga sipil. Kelompok itu tidak segera membuat pernyataan publik sebagai tanggapan.

Lee mengkritik penargetan pekerja bantuan, merujuk pada pengemudi untuk Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang terbunuh minggu lalu. Pasukan pemerintah dan pemberontak saling menyalahkan atas kematiannya.

"Seruan untuk gencatan senjata, termasuk oleh Tentara Arakan, tidak diindahkan," ujarnya.

"Sebaliknya, Tatmadaw menimbulkan penderitaan besar pada komunitas etnis di Rakhine dan Chin," imbuhnya.

Tentara Arakan mengumumkan gencatan senjata selama sebulan di bulan April bersama dengan dua pasukan gerilya etnik minoritas lainnya, mengutip pada pandemi virus Corona. Namun militer Myanmar menolak gencatan senjata, dengan juru bicara mengatakan gencatan senjata sebelumnya yang dinyatakan oleh pemerintah tidak diindahkan oleh pemberontak.

Dua juru bicara militer tidak menjawab panggilan telepon mencari komentar. Seorang juru bicara pemerintah juga tidak menjawab panggilan telepon dimintai komentar. Namun sebelumnya pihak tentara Myanmar telah membantah menargetkan warga sipil dan telah menyatakan kelompok pemberontak, Tentara Arakan, sebuah organisasi teroris.