AS Dituduh Khianati Sekutunya Terkait Kudeta Militer Niger

Selasa, 15 Agustus 2023 - 10:16 WIB
loading...
AS Dituduh Khianati...
Prancis merasa dikhianati Amerika Serikat terkait penyelesaian krisis Niger setelah terjadi kudeta militer. Foto/REUTERS
A A A
PARIS - Prancis menuduh sekutu NATO-nya, Amerika Serikat (AS), telah berkhianat terkait penyelesaian krisis Niger akibat kudeta militer.

Sumber di Kementerian Luar Negeri Prancis mengatakan Washington telah menghalangi sekutu sendiri ketika memutuskan untuk mengirim Wakil Menteri Luar Negeri Victoria Nuland untuk berbicara dengan junta militer sebagai penguasa baru Niger.

"AS melakukan kebalikan dari apa yang kami pikir akan mereka lakukan," kata seorang sumber diplomatik Prancis tersebut kepada surat kabar Le Figaro.

"Dengan sekutu seperti ini, kami tidak membutuhkan musuh," ujarnya.

Baca Juga: Niger, Surga Uranium yang Jadi Magnet Perang Kekuatan Dunia

Paris bersikeras untuk mengembalikan presiden terguling Mohamed Bazoum sejak junta militer berkuasa di Niger dalam kudeta pada akhir Juli.

Pemerintah Prancis juga siap untuk mendukung penggunaan kekuatan oleh negara-negara Afrika Barat untuk tujuan itu, karena mendukung Komunitas Ekonomi Negara-Negara Afrika Barat (ECOWAS) dalam keputusannya untuk memobilisasi pasukan cadangan setelah penggulingan Bazoum.

Laporan surat kabar Prancis itu menambahkan, dengan mengirim Nuland ke Niger, AS menunjukkan bahwa mereka siap untuk berbicara dengan para pemimpin kudeta.

"Bagi [Presiden Prancis] Emmanuel Macron, kredibilitas Prancis, khususnya dalam wacana demokrasi, dipertaruhkan. Bagi orang Amerika, bahkan jika mereka juga khawatir tentang kembalinya tatanan konstitusional dengan cepat, prioritasnya adalah stabilitas kawasan,” kata sumber diplomatik Prancis.

"Orang Amerika hanya ingin mempertahankan pangkalan mereka di wilayah tersebut di atas segalanya," ujarnya, menambahkan bahwa Washington tidak akan ragu untuk membatalkan tuntutan atas apa yang disebutnya “legalitas konstitusional” untuk mencapai tujuan ini.

Sekarang, Paris khawatir Washington dapat mencapai kesepakatan dengan pemerintah militer Niger di belakang punggung Prancis.

Sekadar diketahui, AS memiliki kekuatan yang cukup besar di Niger, berjumlah sekitar 1.300 tentara dan hampir menyamai Prancis, yang memiliki sekitar 1.500 prajurit di negara itu.

Pasukan Amerika dibagi antara dua pangkalan, yang terletak di Ibu Kota Niger, Niamey, dan kota Agadez di wilayah utara.

Agadez dilaporkan sangat penting bagi Washington karena menampung jalur pendaratan untuk drone dan berfungsi sebagai pusat pengawasan untuk wilayah besar yang membentang dari Afrika Barat hingga Libya di utara.

Menurut laporan Le Figaro, Paris juga tidak senang dengan fakta bahwa, meskipun Prancis dan AS memiliki pasukan di Niger, hanya kehadiran Prancis yang memicu kebencian di antara penduduk setempat.

"Amerika Serikat, seperti sekutu kami yang lain dalam hal ini, memiliki kebiasaan membiarkan kami menerima pukulan," kata diplomat Prancis itu kepada Le Figaro.

Kudeta di Niger terjadi pada 26 Juli, ketika Paspampres yang dipimpin oleh Jenderal Abdourahmane Tchiani menahan Bazoum dan keluarganya, dengan alasan situasi keamanan yang memburuk dan pemerintahan yang buruk.

Langkah tersebut memicu kecaman dari kekuatan global, sementara ECOWAS memberlakukan sanksi keras terhadap Niger dan mengeluarkan ultimatum kepada para pemimpin kudeta untuk membebaskan Bazoum atau menghadapi intervensi militer.

Pada hari Senin (14/8/2023), pemerintah militer Niger setuju untuk mengadakan pembicaraan dengan ECOWAS dalam upaya meredakan ketegangan di wilayah tersebut.

Nuland mengunjungi Niger Senin pekan lalu. Selama pembicaraan, dia memperingatkan pemerintah militer baru agar tidak membuat kesepakatan apa pun dengan perusahaan militer swasta Rusia; Wagner Group, dan mendesak mereka untuk memulihkan status quo yang bersahabat dengan Washington.
(mas)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Otoritas Selat Teluk...
Otoritas Selat Teluk Persia Umumkan Kapal-kapal Diizinkan Melintasi Selat Hormuz
Langkah Mengejutkan,...
Langkah Mengejutkan, Partai Komunis Kuba Bersedia Buka Ekonomi Menuju Pasar Bebas
Swiss Ungkap Perundingan...
Swiss Ungkap Perundingan AS-Iran Tidak Jadi Digelar, Wapres Vance Batalkan Perjalanan
Kecaman Wapres AS ke...
Kecaman Wapres AS ke Israel Makin Pedas: Senjatamu Dibayar dengan Uang Pajak Amerika!
Menteri Perang AS Kecam...
Menteri Perang AS Kecam Negara-negara NATO: Menumpang Gratis, tapi Tolak Bantu Melawan Iran!
AS atau Iran yang Menang...
AS atau Iran yang Menang Perang? Ini Jawaban Mengejutkan 10 Pakar Militer
FIFA Gencar Berantas...
FIFA Gencar Berantas Ujaran Kebencian di Piala Dunia 2026
AS Rilis 14 Poin Perjanjian...
AS Rilis 14 Poin Perjanjian yang Disepakati dengan Iran untuk Akhiri Perang
Menteri Radikal Israel...
Menteri Radikal Israel Ben Gvir Batal ke AS, Dipersulit Dapat Visa?
Rekomendasi
Indonesia Perkuat Regenerasi...
Indonesia Perkuat Regenerasi Atlet demi Kuasai Panggung MMA Asia
Frans Antoni Pengendali...
Frans Antoni Pengendali Uang Fredy Pratama Digiring ke Bareskrim usai Ditangkap di Malaysia
Di Hadapan Pimpinan...
Di Hadapan Pimpinan DPR, Mahasiswa Minta Pemerintah Tak Mainkan Isu Perut Rakyat
Berita Terkini
Hizbullah Tegaskan Terapkan...
Hizbullah Tegaskan Terapkan Gencatan Senjata dengan Israel Segera
4 Tentara Israel Tewas,...
4 Tentara Israel Tewas, Menteri-menteri Ekstremis Ancam Bakar Seluruh Lebanon, Buka Gerbang Neraka
Otoritas Selat Teluk...
Otoritas Selat Teluk Persia Umumkan Kapal-kapal Diizinkan Melintasi Selat Hormuz
Langkah Mengejutkan,...
Langkah Mengejutkan, Partai Komunis Kuba Bersedia Buka Ekonomi Menuju Pasar Bebas
Netanyahu Keras Kepala,...
Netanyahu Keras Kepala, Israel Tak akan Mundur dari Lebanon Selatan
Hizbullah Peringatkan...
Hizbullah Peringatkan Israel Punya Waktu 60 hari untuk Mundur dari Lebanon
Infografis
10 Negara dengan Cadangan...
10 Negara dengan Cadangan Emas Terbesar Dunia, AS Masih Teratas
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved