Pakar: Sikap Filipina Benar, Berani Tolak Desakan China Singkirkan Kapal Perang

JAKARTA - Pakar hukum internasional, Profesor Hikmahanto Juwana, menilai sikap Filipina yang berani menolak desakan China untuk menyingkirkan kapal perang non-aktif di perairan sengketa Laut China Selatan sudah benar.

"Sikap berani Filipina sudah tepat, benar. Sebab, klaim nine-dash line China di Laut China Selatan tidak diakui secara internasional," kata Hikmahanto kepada Sindonews.com.

Nine-dash line adalah sembilan garis putus-putus dalam peta kuno yang dijadikan dasar oleh China untuk mengeklaim hampir seluruh wilayah perairan Laut China Selatan.

Hikmahanto, yang merupakan presiden Asian Society of International Law 2021-2023, mengatakan sengketa wilayah di Laut China Selatan tidak akan bisa diselesaikan karena sikap keras Beijing atas klaim yang tidak bisa diterima semua pihak.

"Sampai kiamat itu tidak bisa selesai," ujar Hikmahanto.



Namun, pakar hukum internasional ternama dari Indonesia ini menolak intervensi militer asing di kawasan regional. "Intervensi Amerika Serikat tidak perlu," paparnya.

China, pada Selasa lalu, mendesak Filipina untuk menyingkirkan kapal perang non-aktif, yang digunakan Manila sebagai pangkalan militer darurat, dari terumbu karang di Laut China Selatan yang disengketakan.

Kapal perang yang dimaksud Beijing tersebut adalah BRP Sierra Madre. Itu adalah kapal perang era Perang Dunia II yang sengaja di-grounded-kan atau dikandangkan sejak akhir 1990-an.

Desakan itu disampaikan Kementerian Luar Negeri China setelah Manila pada akhir pekan lalu menuduh kapal Coast Guard Beijing menembakkan meriam air ke kapal Filipina. Kapal itu ditembak meriam air ketika dalam misi memasok garnisun Filipina yang ditempatkan di kapal perang yang dikandangkan.

"China sekali lagi mendesak pihak Filipina untuk segera mengeluarkan kapal perang dari Second Thomas Shoal dan mengembalikannya ke keadaan kosong," kata Kementerian Luar Negeri China dalam sebuah pernyataan pada hari Selasa.

China, kata kementerian itu, telah berkomunikasi dengan Filipina tentang masalah Second Thomas Shoal berkali-kali melalui saluran diplomatik, tetapi niat baik dan ketulusannya telah diabaikan.

“Pihak Filipina telah berulang kali membuat janji yang jelas untuk menarik kapal perang yang secara ilegal 'terdampar' di terumbu karang,” kata kementerian tersebut.

“Dua puluh empat tahun telah berlalu, pihak Filipina tidak hanya gagal menarik kapal perang, tetapi juga berusaha memperbaiki dan memperkuatnya dalam skala besar untuk mencapai pendudukan permanen di Ren'ai Reef,” imbuh kementerian itu, menggunakan istilah China untuk Second Thomas Shoal.

Filipina segera menanggapi desakan itu dengan mengatakan tidak akan meninggalkan Second Thomas Shoal yang disengketakan.

Jonathan Malaya, asisten direktur jenderal Dewan Keamanan Nasional Filipina, mengulangi komentar yang dia buat pada hari Senin: “Filipina tidak akan pernah meninggalkan pos kami di Dangkalan Ayungin."

Second Thomas Shoal dikenal sebagai Beting Ayungin di Filipina. “Kami mendesak China untuk tidak meningkatkan masalah dengan meriam air atau laser tingkat militer, yang membahayakan nyawa orang Filipina, tetapi dengan negosiasi yang tulus dan cara diplomatik lainnya,” kata Malaya.