Di Ambang Perang Besar, Junta Niger Cabut Kesepakatan Militer dengan Prancis
loading...
Junta Niger cabut perjanjian militer dengan Prancis ketika negara Afrika Barat itu di ambang perang besar setelah kudeta yang menggulingkan Presiden Mohamed Bazoum. Foto/REUTERS
A
A
A
NIAMEY - Junta Niger mencabut serangkaian perjanjian kerja sama militer dengan Prancis. Ini menjadi keputusan drastis di tengah ancaman perang besar setelah penggulingan Presiden Mohamed Bazoum pekan lalu.
Seperti kudeta di Burkina Faso dan Mali, pengambilalihan kekuasaan oleh militer minggu lalu di Niger terjadi di tengah gelombang sentimen anti-Prancis yang berkembang dengan beberapa penduduk setempat menuduh mantan penguasa kolonial mencampuri urusan internal mereka.
Prancis memiliki antara 1.000 hingga 1.500 tentara di Niger, membantu memerangi pemberontakan oleh kelompok yang terkait dengan al-Qaeda dan ISIS yang telah mengacaukan wilayah Sahel Afrika Barat.
Keputusan tentang pencabutan lima kesepakatan militer dengan Prancis dibacakan di televisi nasional pada Kamis malam oleh perwakilan junta, Amadou Abdramane, seperti dilaporkan Reuters, Jumat (4/8/2023).
Abdramane menambahkan bahwa pemberitahuan diplomatik akan dikirim ke Prancis terkait hal itu.
Sejauh ini belum ada respons langsung dari Prancis.
Mitra regional dan Barat Niger, termasuk Prancis, telah memberlakukan sanksi besar-besaran dalam upaya menekan para pemimpin kudeta untuk memulihkan ketertiban konstitusional setelah penggulingan Bazoum-- kudeta ketujuh di Afrika Barat dan Tengah sejak 2020.
Tapi pemimpin junta Niger Abdourahamane Tiani, mantan kepala pengawal presiden Niger, mengatakan dia tidak akan mundur.
Tiani telah mendapatkan dukungan dari junta di Mali dan Burkina Faso dan merujuk pada ketidakamanan yang terus-menerus sebagai pembenaran utamanya untuk merebut kekuasaan—meskipun data tentang serangan di negara tersebut menunjukkan bahwa keamanan sebenarnya telah meningkat.
Seperti kudeta di Burkina Faso dan Mali, pengambilalihan kekuasaan oleh militer minggu lalu di Niger terjadi di tengah gelombang sentimen anti-Prancis yang berkembang dengan beberapa penduduk setempat menuduh mantan penguasa kolonial mencampuri urusan internal mereka.
Prancis memiliki antara 1.000 hingga 1.500 tentara di Niger, membantu memerangi pemberontakan oleh kelompok yang terkait dengan al-Qaeda dan ISIS yang telah mengacaukan wilayah Sahel Afrika Barat.
Keputusan tentang pencabutan lima kesepakatan militer dengan Prancis dibacakan di televisi nasional pada Kamis malam oleh perwakilan junta, Amadou Abdramane, seperti dilaporkan Reuters, Jumat (4/8/2023).
Abdramane menambahkan bahwa pemberitahuan diplomatik akan dikirim ke Prancis terkait hal itu.
Sejauh ini belum ada respons langsung dari Prancis.
Mitra regional dan Barat Niger, termasuk Prancis, telah memberlakukan sanksi besar-besaran dalam upaya menekan para pemimpin kudeta untuk memulihkan ketertiban konstitusional setelah penggulingan Bazoum-- kudeta ketujuh di Afrika Barat dan Tengah sejak 2020.
Tapi pemimpin junta Niger Abdourahamane Tiani, mantan kepala pengawal presiden Niger, mengatakan dia tidak akan mundur.
Tiani telah mendapatkan dukungan dari junta di Mali dan Burkina Faso dan merujuk pada ketidakamanan yang terus-menerus sebagai pembenaran utamanya untuk merebut kekuasaan—meskipun data tentang serangan di negara tersebut menunjukkan bahwa keamanan sebenarnya telah meningkat.
Lihat Juga :
