Junta Militer Tuding Prancis Akan Serang Niger demi Selamatkan Presiden yang Dikudeta

JAKARTA - Junta militer yang merebut kekuasaan di Niger pekan lalu menuduh Prancis merencanakan serangan. Itu dikarenakan Prancis ingin membebaskan presiden Mohamed Bazoum yang ditahan dan mengembalikan pemerintahannya yang digulingkan.

Kementerian Luar Negeri Prancis tidak mengkonfirmasi atau menyangkal tuduhan itu. Tetapi mereka mengatakan Paris hanya mengakui Bazoum sebagai otoritas yang sah di negara Afrika Barat itu dan berfokus untuk melindungi warga dan kepentingannya sendiri di sana.

Uni Afrika, PBB, dan kekuatan lain termasuk Prancis mengutuk langkah junta untuk menggulingkan pemerintah terpilih Niger, pengambilalihan militer ketujuh dalam waktu kurang dari tiga tahun di Afrika Barat dan Tengah di mana beberapa negara semakin beralih ke Rusia sebagai sekutu.



Skenario Prancis untuk menyerang Niger datang sehari setelah blok regional Afrika Barat ECOWAS menjatuhkan sanksi pada junta. ECOWAS mengatakan dapat mengotorisasi kekuatan untuk mengembalikan Bazoum, yang dikurung di istananya oleh anggota pengawalnya.

Presiden Chad Mahamat Idriss Deby terbang ke Niger pada akhir pekan lalu untuk mencoba menengahi. Pada Senin pagi, dia memposting apa yang tampak sebagai gambar pertama Bazoum sejak pengambilalihan, menunjukkan dia tersenyum dan tampaknya tidak terluka.

Deby mengatakan dia telah bertemu Bazoum dan pemimpin kudeta Jenderal Abdourahamane Tiani untuk mencari cara "untuk menemukan solusi damai," tanpa merinci lebih jauh.

Dalam pidato di televisi negara, Kolonel Amadou Abdramane, salah satu komplotan kudeta, mengatakan pemerintah yang digulingkan telah memberi wewenang kepada Prancis untuk melakukan serangan terhadap kepresidenan melalui pernyataan yang ditandatangani oleh menteri luar negeri Bazoum, Hassoumi Massoudou, yang bertindak sebagai perdana menteri.

Abdramane tidak merinci serangan apa dan tidak memberikan bukti apa pun untuk mendukung pernyataannya. Massoudou tidak dapat dihubungi melalui telepon.



Junta militer sebelumnya memperingatkan upaya asing untuk mengekstraksi Bazoum, dengan mengatakan itu akan mengakibatkan pertumpahan darah dan kekacauan.

Pengambilalihan tersebut juga menimbulkan kekhawatiran tentang keamanan di wilayah tersebut. Pasukan Prancis dan asing lainnya ditempatkan di Niger untuk membantu tentara melawan militan Islam yang telah menyebar ke seluruh Sahel.

Pada Minggu (30/7/2023), para pendukung junta membakar bendera Prancis dan menyerang kedutaan Prancis di ibu kota Niger, Niamey, menarik gas air mata dari polisi.

Para pemimpin kudeta, yang menunjuk Jenderal Tiani, mantan kepala pengawal presiden, sebagai kepala negara, mengatakan mereka menggulingkan Bazoum karena pemerintahan yang buruk dan ketidakpuasan dengan cara dia menangani ancaman Islam.

Sebelumnya, Yevgeny Prigozhin, kepala kelompok tentara bayaran Wagner Rusia pekan lalu menyambut kudeta di Niger, dan mengatakan pasukannya tersedia untuk memulihkan ketertiban.

Kremlin mengatakan pada Senin bahwa situasi di Niger "menyebabkan keprihatinan serius" dan menyerukan agar segera kembali ke tatanan konstitusional.