Sekutu AS Ramai-ramai Menentang Pengiriman Bom Cluster ke Ukraina

Minggu, 09 Juli 2023 - 07:43 WIB
loading...
Sekutu AS Ramai-ramai...
Sekutu AS ramai-ramai menentang pengiriman bom cluster ke Ukraina. Foto/Ilustrasi
A A A
LONDON - Sejumlah sekutu Amerika Serikat (AS) telah menyatakan kegelisahannya dengan keputusan Washington untuk memasok Ukraina dengan bom cluster.

Pada hari Jumat, AS mengonfirmasi pengiriman senjata kontroversial itu ke Ukraina, dengan Presiden Joe Biden menyebutnya sebagai "keputusan yang sangat sulit".

Sebagai tanggapan, Inggris, Kanada, dan Spanyol semuanya mengatakan mereka menentang penggunaan senjata tersebut.

Bom cluster telah dilarang oleh lebih dari 100 negara karena bahaya yang ditimbulkannya bagi warga sipil.

Bom tersebut biasanya melepaskan banyak bom kecil yang dapat membunuh tanpa pandang bulu di area yang luas.

Amunisi tersebut juga menimbulkan kontroversi atas tingkat kegagalan - atau kesia-siaannya. Bom yang tidak meledak dapat bertahan di tanah selama bertahun-tahun dan kemudian meledak tanpa pandang bulu.

Dalam sebuah wawancara dengan CNN pada hari Jumat, Biden mengatakan bahwa dia telah berbicara dengan sekutu tentang keputusan tersebut, yang merupakan bagian dari paket bantuan militer senilai USD800 juta.

Presiden AS itu mengatakan bahwa dia membutuhkan beberapa saat untuk diyakinkan untuk melakukannya, tetapi dia telah bertindak karena orang-orang Ukraina kehabisan amunisi.

Dan Penasihat Keamanan Nasional AS Jake Sullivan mengatakan kepada wartawan bahwa bom cluster Amerika yang dikirim ke Ukraina jauh menemui kegagalan daripada yang telah digunakan oleh Rusia dalam konflik tersebut.

Keputusan tersebut dengan cepat dikritik oleh kelompok hak asasi manusia, dengan Amnesty International mengatakan munisi tandan menimbulkan ancaman besar bagi kehidupan sipil, bahkan lama setelah konflik berakhir.
Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Baca Berita Terkait Lainnya
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
read/ rendering in 0.2645 seconds (0.1#10.140)