Dipicu Masalah Imigrasi, Pemerintahan PM Belanda Mark Rutte Bubar

AMSTERDAM - Pemerintah Belanda bubar pada Jumat (7/7/2023) setelah gagal mencapai kesepakatan tentang pembatasan imigrasi. Itu akan akan memicu pemilu pada musim gugur.

Krisis ini dipicu oleh dorongan partai VVD konservatif Perdana Menteri Mark Rutte untuk membatasi aliran pencari suaka ke Belanda. Usulan itu ditolak oleh dua dari koalisi pemerintah empat partai pimpinan Rutte.

"Bukan rahasia lagi bahwa mitra koalisi memiliki pendapat yang berbeda tentang kebijakan imigrasi. Sayangnya hari ini kami harus menyimpulkan bahwa perbedaan itu menjadi tidak dapat diatasi. Oleh karena itu saya akan mengajukan pengunduran diri seluruh kabinet kepada raja," kata Rutte,dilansir Reuters.



Ketegangan memuncak pada minggu ini, ketika Rutte menuntut dukungan untuk proposal untuk membatasi masuknya anak-anak pengungsi perang yang sudah berada di Belanda. Itumembuat keluarga menunggu setidaknya dua tahun sebelum mereka dapat bersatu.

Proposal terbaru ini terlalu jauh untuk Partai Persatuan Kristen dan D66 Liberal, menyebabkan jalan buntu.

Koalisi Rutte akan tetap sebagai pemerintah sementara sampai pemerintahan baru terbentuk setelah pemilu baru. Pesta demokrasi menjadi sebuah proses yang dalam lanskap politik Belanda yang retak biasanya memakan waktu berbulan-bulan.

Kantor berita ANP, mengutip panitia pemilihan nasional, mengatakan pemilihan tidak akan diadakan sebelum pertengahan November.

Pemerintah sementara tidak dapat memutuskan kebijakan baru, tetapi Rutte mengatakan itu tidak akan mempengaruhi dukungan negara untuk Ukraina.

Belanda sudah memiliki salah satu kebijakan imigrasi terberat di Eropa, tetapi di bawah tekanan partai sayap kanan, Rutte selama berbulan-bulan mencoba mencari cara untuk mengurangi masuknya pencari suaka.