5 Tantangan Pakistan Jadi Pasien IMF, Nomor 2 Kebijakan yang Mencekik Rakyat Kecil

ISLAMABAD - Dana Moneter Internasional (IMF) dan Pakistan telah mencapai kesepakatan utang senilai USD3 miliar yang lebih besar dari yang diharapkan. Itu menjadi paket penyelamatan menit terakhir untuk negara yang menghadapi krisis neraca pembayaran yang akut.

Islamabad berpacu dengan waktu untuk mencarikan utang senilai USD1,1 miliar. Apalagi, Pemerintah Pakistan telah mengalokasikan USD2,5 miliar dalam penerimaan eksternal dari IMF dalam anggaran federal untuk tahun anggaran 2024.

Padahal, Pakistan membutuhkan lebih dari USD22 miliar untuk melayani utang luar negeri, melakukan pembayaran bunga, dan membiayai neraca berjalannya pada 2024. Cadangan, sebesar USD3,5 miliar, berada pada tingkat kritis, cukup untuk menutupi hampir satu bulan impor yang terkendali.

Berikut adalah 5 fakta tentang tantangan yang dihadapi Pakistan menjadi pasien IMF.

1. Dukungan IMF untuk Menarik Investor

Foto/Reuters

SBA mengeluarkan hampir USD3 miliar atau 111% dari kuota IMF Pakistan. Perjanjian tersebut harus disetujui oleh Dewan Eksekutif IMF, yang diperkirakan akan mempertimbangkan permintaan tersebut pada pertengahan Juli.

Pakistan sebelumnya menyelesaikan delapan dari 11 tinjauan program yang terdaftar, dengan tinjauan kesembilan tertunda sejak November tahun lalu. Penundaan itu sudah yang terpanjang setidaknya sejak 2008.

Tinjauan kesembilan terhenti karena perbedaan antara dana dan Islamabad atas tindakan kebijakan, termasuk kebutuhan pembiayaan eksternal dan anggaran yang memenuhi tujuan program.

Kesepakatan yang sukses dengan IMF juga dapat membantu membuka kredit dari pemodal lain yang mencari tagihan kesehatan yang bersih dari IMF untuk ekonomi USD350 miliar yang sedang sakit. Ini termasuk mengumpulkan uang dari pasar swasta.

2. Memperkuat Pemerintahan PM Shehbaz Sharif

Foto/Reuters

Pemilihan umum dijadwalkan pada November dan kesepakatan terbaru dapat meningkatkan dukungan bagi pemerintahan Perdana Menteri Shehbaz Sharif.

3. Memotong Anggaran dan Menaikkan Tarif Listrik

Foto/Reuters

Rancangan awal anggaran 2023-2024 yang diajukan di parlemen awal bulan ini gagal memenuhi ekspektasi IMF tetapi segera direvisi untuk memperkenalkan pajak baru dan pemotongan pengeluaran.

Bank sentral negara itu juga menaikkan suku bunga sebesar 100 basis poin dalam pertemuan darurat pada hari Senin, hampir dua minggu setelah mempertahankan suku bunga tidak berubah dalam pertemuan yang dijadwalkan.

Sektor kelistrikan Pakistan telah secara khusus disebutkan oleh IMF, yang menyerukan penurunan tarif “tepat waktu” untuk memastikan bahwa biaya dapat dipulihkan. Ini berarti menaikkan harga untuk konsumen meski sudah mencatat inflasi tinggi di tahun pemilu.
Berbagai kebijakan akan mencekik rakyat Pakistan.

4. Memperketat Kebijakan Moneter

Foto/Reuters

Bank sentral Pakistan harus mencabut pembatasan impor yang diberlakukan untuk mengontrol pembayaran eksternal dalam menghadapi cadangan devisa yang menipis dengan cepat, yang telah menghambat pertumbuhan ekonomi. Cadangan mencapai USD3,5 miliar, hampir tidak cukup untuk menutupi impor terkontrol selama sebulan.

Negara tersebut telah diminta untuk berkomitmen penuh pada nilai tukar yang ditentukan pasar, menghapus kontrol dan menghilangkan berbagai praktik nilai tukar di pasar yang berbeda, bahkan ketika rupee telah terdepresiasi ke rekor terendah dalam beberapa minggu terakhir.

Bank sentral juga diminta tetap “proaktif” menekan inflasi. Bank menghentikan proses kenaikan suku bunga pada pertemuan yang dijadwalkan bulan ini. Beberapa hari kemudian, ia menerapkan kenaikan 100 basis poin di luar siklus untuk menaikkan tingkat kebijakannya menjadi 22 persen atas permintaan IMF.

5. Privatisasi BUMN yang Rugi

Foto/Reuters

Kerugian di perusahaan milik negara, yang membakar keuangan pemerintah, akan membutuhkan tata kelola yang lebih kuat. Pemerintah hanya menganggarkan sekitar 15 miliar rupee Pakistan (USD52,42 juta) sebagai penerimaan dari proses privatisasi yang macet.