1.000 Warga Sipil Tewas Sejak Taliban Ambil Alih Pemerintahan

NEW YORK - PBB menyataan lebih dari 1.000 warga sipil Afghanistan telah tewas dalam pemboman dan kekerasan lainnya sejak Taliban mengambil alih pada tahun 2021.

Dalam sebuah laporan yang dirilis pada Selasa, Misi Bantuan PBB di Afghanistan (UNAMA) mengatakan ada 3.774 korban sipil, termasuk jumlah korban tewas dan luka-luka.

Menurut PBB, ada 1.095 kematian warga sipil di negara itu, antara pertengahan Agustus 2021 hingga Mei 2023.

Di antara yang meninggal adalah 92 wanita dan 287 anak-anak.

"Jumlah kematian telah turun tajam dibandingkan periode sebelum Taliban merebut kekuasaan—lebih dari 3.035 warga sipil tewas pada tahun 2020 saja," menurut perkiraan PBB seperti dikutip dari DW, Rabu (28/6/2023).

Baca Juga: PBB: Pemerintahan Taliban Tak Akan Diakui Jika Batasi Hak Perempuan Afghanistan

Laporan PBB yang baru mencatat bahwa mayoritas kematian disebabkan oleh alat peledak rakitan di daerah berpenduduk, termasuk tempat ibadah, sekolah dan pasar.

Meskipun jumlah serangan bunuh diri telah menurun sejak Taliban berkuasa, laporan PBB menyatakan keprihatinan atas serangan yang mematikan.

Tantangan keamanan tetap tinggi juga karena ancaman yang konsisten dari apa yang disebut kelompok militan "Negara Islam". UNAMA mengatakan kelompok itu bertanggung jawab atas sebagian besar serangan di Afghanistan.

Laporan itu menambahkan bahwa kekerasan itu terjadi ketika Afghanistan dicengkeram oleh krisis ekonomi dan keuangan nasional.

Laporan itu juga mengatakan penurunan tajam dalam pendanaan donor sejak pengambilalihan Taliban mempersulit para korban untuk mengakses dukungan medis, keuangan dan psikologis.

Menanggapi laporan PBB, Kementerian Luar Negeri yang dipimpin Taliban mengatakan bahwa keamanan telah dipastikan di seluruh negeri dan bahwa mereka menganggap keamanan tempat ibadah sebagai prioritas.

Baca Juga: Taliban Kecam Laporan AS Tentang Meningkatnya Ancaman di Afghanistan

Kelompok tersebut menambahkan bahwa mereka telah melakukan beberapa serangan terhadap sel-sel ISIS dan berfokus untuk memastikan "tindakan tepat waktu untuk mencabut tempat berlindung para teroris."

Badan PBB meminta pemerintah Taliban bertanggung jawab atas keselamatan rakyat.

Taliban merebut kendali Afghanistan pada Agustus 2021 sementara pasukan NATO dalam minggu-minggu terakhir penarikan diri dari negara itu setelah dua dekade perang.

Kepemimpinan Taliban menyatakan bahwa mereka mengambil alih ketika Afghanistan berada di ambang kehancuran dan bahwa mereka berhasil menyelamatkan negara dan pemerintah dari krisis.

Terlepas dari janji awal pemerintahan yang moderat, Taliban menegakkan aturan keras setelah mengambil kendali. Anak perempuan tidak lagi diizinkan untuk belajar setelah kelas enam, dan perempuan Afghanistan dilarang dari kehidupan publik dan sebagian besar pekerjaan.

Baca Juga: Taliban Tetapkan Hari Penarikan Pasukan AS Jadi Libur Nasional