PM Selandia Baru Tidak Setuju Biden Sebut Xi Jinping Diktator

WELLINGTON - Perdana Menteri (PM) Selandia Baru Chris Hipkins tidak setuju dengan pernyataan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden jika Presiden China Xi Jinping adalah seorang "diktator." Itu diungkapkannya saat bersiap untuk bertemu dengan pemimpin China itu dalam perjalanan perdagangan resmi ke China.

“Tidak, dan bentuk pemerintahan yang dimiliki China adalah masalah rakyat China,” kata Hipkins kepada wartawan ketika ditanya tentang pernyataan Biden seperti dikutip dari The Guardian, Kamis (22/6/2023).

Ditanya apakah orang-orang China memiliki suara dalam bentuk yang diambil pemerintah mereka, dia berkata: "jika mereka ingin mengubah sistem pemerintahan mereka, maka itu akan menjadi masalah bagi mereka."

Ditekan oleh wartawan tentang bagaimana orang-orang China dapat menegakkan perubahan dalam cara mereka diatur, Hipkins mengatakan: "baik, itu akan menjadi masalah bagi mereka".

Pernyataan Hipkins datang saat dia bersiap untuk mengunjungi China memimpin delegasi perdagangan dan bertemu Xi Jinping. Ini pertama kalinya seorang perdana menteri Selandia Baru melakukannya sejak pandemi Covid-19 dimulai.

Mengumumkan perjalanan tersebut awal pekan ini, Hipkins menekankan pentingnya ekonomi negara tersebut bagi Selandia Baru.

“China mewakili hampir seperempat dari semua ekspor kami, merupakan sumber turis terbesar kedua kami sebelum Covid dan merupakan sumber signifikan pelajar internasional, jadi ini adalah bagian penting dari pemulihan ekonomi kami,” katanya dalam sebuah pernyataan.

Selandia Baru sangat bergantung pada China untuk perdagangan, dan itu adalah mitra dagang terbesar Selandia Baru dengan selisih yang cukup besar. Hubungan kedua negara diliputi ketegangan dalam beberapa tahun terakhir setelah Beijing semakin menunjukkan kekuatannya di Pasifik, pelanggaran hak asasi manusia di Xinjiang dan tindakan keras di Hong Kong. Namun Selandia Baru lebih berhati-hati dan kurang blak-blakan daripada banyak sekutu baratnya dalam mengutuk tindakan tersebut.

Berkali-kali selama bertahun-tahun, tindakan penyeimbangan itu mendapat kecaman: laporan yang diterbitkan pemerintah Kanada menyebut Selandia Baru sebagai "perut lemah" dari aliansi keamanan Five Eyes, dan mantan pemimpin Jacinda Ardern diserang dari anggota parlemen Inggris karena " menghisap” ke Cina.

Membahas pertemuannya yang direncanakan dengan Xi di awal bulan, Hipkins mengatakan Selandia Baru membanggakan diri karena "konsisten" dalam pendekatannya.

“Itu berarti bahwa di mana kami memiliki masalah hak asasi manusia, kami akan mengangkatnya. Di mana kami memiliki kekhawatiran seputar perdagangan atau masalah kebijakan luar negeri lainnya, kami akan mengangkatnya,” katanya.

Pernyataan Biden yang menyebut Jinping "diktator" muncul tak lama setelah Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken, bertemu dengan pemimpin China itu dalam perjalanan yang bertujuan meredakan ketegangan antara kedua negara.



Presiden AS mengatakan Xi Jinping merasa malu ketika balon mata-mata China diterbangkan di atas AS.

“Itulah hal yang sangat memalukan bagi para diktator, ketika mereka tidak tahu apa yang terjadi. Itu tidak seharusnya terjadi di tempat itu. Itu diterbangkan ke atas melalui Alaska dan kemudian turun melalui Amerika Serikat. Dan dia tidak mengetahuinya,” kata Biden.



Pernyataan itu memicu penolakan langsung dari Beijing. Komentar Biden adalah "provokasi politik" dan secara serius melanggar martabat politik China, kata juru bicara kementerian luar negeri Mao Ning.