Eks Presiden Rusia Ungkap Potensi Zona Penyangga di Ukraina Dekati Polandia

MOSKOW - Setiap zona demiliterisasi potensial yang dibuat oleh Rusia di Ukraina harus diperluas mendekati perbatasan Polandia. Klaim itu diungkapkan mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev pada Rabu (14/6/2023).

Menulis di Telegram, Medvedev menanggapi pernyataan Presiden Rusia Vladimir Putin yang pada hari Selasa menyarankan Moskow dapat mempertimbangkan membangun "zona penyangga" di Ukraina untuk mencegah wilayah Rusia dikupas.

“Dengan mempertimbangkan keputusan musuh memasok rezim Kiev dengan senjata dengan jangkauan yang lebih jauh, garis ini harus melewati area Lviv… sehingga dapat memainkan peran pertahanan yang nyata,” papar Medvedev, mengacu pada kota besar di Ukraina barat, tidak jauh dari perbatasan Polandia.

Moskow telah berulang kali menuduh Kiev menggunakan senjata yang dipasok Barat untuk menyerang sasaran sipil di Rusia.

Bulan lalu, Inggris memberi Kiev sejumlah rudal Storm Shadow yang tidak ditentukan, yang memiliki jangkauan lebih dari 250 km (150 mil).



Senjata-senjata itu kemudian digunakan pasukan Ukraina untuk menargetkan warga sipil di kota Lugansk, Rusia, menurut klaim Moskow.

Dalam beberapa pekan terakhir, pasukan Ukraina secara signifikan meningkatkan serangan artileri di wilayah perbatasan Rusia.

Ukraina menembakkan ratusan peluru dan menyebabkan korban sipil serta kehancuran yang meluas.

Medvedev, yang saat ini menjabat sebagai wakil ketua Dewan Keamanan Rusia, juga menunjuk pada apa yang dia klaim sebagai "terbukti keterlibatan" negara-negara Barat dalam sabotase pipa gas Nord Stream musim gugur lalu.

Dia menambahkan, dengan latar belakang ini, “Moskow tidak lagi memiliki kendala bahkan secara moral menahan diri dari menghancurkan komunikasi kabel musuh yang diletakkan di dasar laut.”

Pada Februari, jurnalis investigasi Amerika Seymour Hersh merilis laporan yang menuduh AS mendalangi serangan terhadap jaringan pipa Nord Stream, yang dibangun untuk mengangkut gas dari Rusia ke Jerman.

Hersh mengklaim AS bertindak sebagai tanggapan atas keengganan pemerintah Jerman mengirim lebih banyak dukungan militer ke Ukraina.

Washington menolak tuduhan itu, meskipun Presiden Putin mengatakan dia "sepenuhnya setuju" dengan kesimpulan Hersh.