Belanda Akhirnya Akui Indonesia Merdeka 17 Agustus 1945
loading...
Perdana Menteri Belanda Mark Rutte secara resmi mengakui 17 Agustus 1945 sebagai hari Kemerdekaan Indonesia. Foto/NU.nl
A
A
A
AMSTERDAM - Pemerintah Kerajaan Belanda akhirnya secara resmi mengakui 17 Agustus 1945 sebagai hari Kemerdekaan Indonesia. Pengakuan ini disampaikan Perdana Menteri (PM) Mark Rutte pada hari Rabu waktu setempat.
PM Rutte mengatakan kabinet Belanda ingin bekerja sama dengan pemerintah Indonesia sebanyak mungkin untuk melihat bagaimana Kemerdekaan Indonesia dapat diekspresikan dengan sebaik-baiknya.
Rutte mengatakan dia mendukung dan mengakui 17 Agustus 1945 sebagai Hari Kemerdekaan Indonesia sepenuhnya dan tanpa syarat.
"Kami melihat proklamasi itu sebagai fakta sejarah," kata Rutte, Rabu, di sela-sela debat Parlemen tentang penyelidikan Perang Kemerdekaan Indonesia, seperti dikutip dari media Belanda, NU, Kamis (15/6/2023).
Pada tanggal 17 Agustus 1945, pemerintah Indonesia mengumumkan Proklamasi Kemerdekaan dan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Atas desakan Partai GroenLinks, Rutte akan berdiskusi dengan Presiden Indonesia Joko Widodo bagaimana merayakan Hari Kemerdekaan pada 17 Agustus.
“Saya bersedia melihat bagaimana Anda bisa memberikan pengakuan atas perayaan Kemerdekaan Indonesia bersama-sama,” kata Rutte.
Pemerintah Belanda mengakui pada tahun 2005 bahwa Indonesia secara "de facto" merdeka pada tahun 1945, tetapi secara resmi menggunakan tahun 1949.
Pada tanggal 27 Desember 1949, Belanda menyerahkan kedaulatan Indonesia. Ini hanya terjadi setelah desakan kuat dari Amerika Serikat dan PBB.
Dalam beberapa tahun terakhir, kata Rutte, Belanda selalu mengingat 17 Agustus 1945. Misalnya, raja mengirimkan ucapan selamat ke Indonesia setiap tahun melalui telegram.
Secara hukum tidak akan ada yang berubah, kata juru bicara PM Rutte setelah debat. Belanda tetap berkomitmen secara hukum sampai tahun 1949.
"Kedaulatan dialihkan pada tahun 1949. Kami tidak dapat membatalkannya," katanya.
Pada hari Rabu, Parlemen memperdebatkan perang kemerdekaan dari tahun 1945 hingga 1949. Kajian ekstensif berjudul Over de Grens diterbitkan pada bulan Februari tahun ini.
Laporan setebal hampir 600 halaman menggambarkan dengan sangat rinci kekerasan yang mengerikan dan hampir tak terlukiskan pada periode itu dari kedua sisi.
Pada tahun 2011, kabinet Belanda meminta maaf kepada penduduk Indonesia atas periode kekerasan yang ekstrem.
Perang menelan korban jiwa sekitar 5.300 orang Belanda. Sedangkan di pihak Indonesia sekitar 100.000 orang yang gugur.
Lihat Juga: Nasib Gembong Narkoba Mary Jane: Nyaris Dieksekusi di Era Jokowi, Dilepaskan di Era Prabowo
PM Rutte mengatakan kabinet Belanda ingin bekerja sama dengan pemerintah Indonesia sebanyak mungkin untuk melihat bagaimana Kemerdekaan Indonesia dapat diekspresikan dengan sebaik-baiknya.
Rutte mengatakan dia mendukung dan mengakui 17 Agustus 1945 sebagai Hari Kemerdekaan Indonesia sepenuhnya dan tanpa syarat.
"Kami melihat proklamasi itu sebagai fakta sejarah," kata Rutte, Rabu, di sela-sela debat Parlemen tentang penyelidikan Perang Kemerdekaan Indonesia, seperti dikutip dari media Belanda, NU, Kamis (15/6/2023).
Pada tanggal 17 Agustus 1945, pemerintah Indonesia mengumumkan Proklamasi Kemerdekaan dan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Atas desakan Partai GroenLinks, Rutte akan berdiskusi dengan Presiden Indonesia Joko Widodo bagaimana merayakan Hari Kemerdekaan pada 17 Agustus.
“Saya bersedia melihat bagaimana Anda bisa memberikan pengakuan atas perayaan Kemerdekaan Indonesia bersama-sama,” kata Rutte.
Kerajaan Belanda Kirim Telegram
Pemerintah Belanda mengakui pada tahun 2005 bahwa Indonesia secara "de facto" merdeka pada tahun 1945, tetapi secara resmi menggunakan tahun 1949.
Pada tanggal 27 Desember 1949, Belanda menyerahkan kedaulatan Indonesia. Ini hanya terjadi setelah desakan kuat dari Amerika Serikat dan PBB.
Dalam beberapa tahun terakhir, kata Rutte, Belanda selalu mengingat 17 Agustus 1945. Misalnya, raja mengirimkan ucapan selamat ke Indonesia setiap tahun melalui telegram.
Secara hukum tidak akan ada yang berubah, kata juru bicara PM Rutte setelah debat. Belanda tetap berkomitmen secara hukum sampai tahun 1949.
"Kedaulatan dialihkan pada tahun 1949. Kami tidak dapat membatalkannya," katanya.
Pada hari Rabu, Parlemen memperdebatkan perang kemerdekaan dari tahun 1945 hingga 1949. Kajian ekstensif berjudul Over de Grens diterbitkan pada bulan Februari tahun ini.
Laporan setebal hampir 600 halaman menggambarkan dengan sangat rinci kekerasan yang mengerikan dan hampir tak terlukiskan pada periode itu dari kedua sisi.
Pada tahun 2011, kabinet Belanda meminta maaf kepada penduduk Indonesia atas periode kekerasan yang ekstrem.
Perang menelan korban jiwa sekitar 5.300 orang Belanda. Sedangkan di pihak Indonesia sekitar 100.000 orang yang gugur.
Lihat Juga: Nasib Gembong Narkoba Mary Jane: Nyaris Dieksekusi di Era Jokowi, Dilepaskan di Era Prabowo
(mas)
Explore More