Rusia Sambut Baik Rencana Perdamaian Indonesia, Ukraina Mencak-mencak
loading...
Wakil Menteri Luar Negeri (Menlu) Rusia Andrey Rudenko. Foto/sputnik
A
A
A
MOSKOW - Wakil Menteri Luar Negeri (Menlu) Rusia Andrey Rudenko menegaskan Moskow menghargai setiap prakarsa negara lain untuk mencapai perdamaian, saat menanggapi usulan Indonesia untuk gencatan senjata di Ukraina.
Kiev telah menolak rencana tersebut, mencapnya sebagai menguntungkan Rusia. Bukannya menghargai, Ukraina murka dengan ide dari Indonesia itu.
“Kami menyambut baik upaya semua negara yang ditujukan untuk penyelesaian konflik ini secara damai,” ujar diplomat senior Rusia itu kepada TASS pada Senin (5/6/2023), ketika ditanya tentang gagasan Indonesia tersebut.
Dia menambahkan, pihaknya belum menerima proposal resmi dari mitranya di Indonesia, tetapi telah membaca laporan media tentang hal itu.
Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto menguraikan inisiatif perdamaian Sabtu lalu selama konferensi keamanan Dialog Shangri-La di Singapura.
Inisiatif itu melibatkan penghentian permusuhan aktif, pengerahan pasukan penjaga perdamaian PBB untuk memisahkan pasukan Rusia dan Ukraina, dan mengorganisir referendum baru di beberapa wilayah yang diperebutkan untuk memungkinkan orang yang tinggal di sana menentukan nasib sendiri.
Kiev menolak keras peta jalan Indonesia dan menegaskan kembali permintaannya agar pasukan Rusia ditarik dari semua wilayah yang diklaim berada di bawah kedaulatannya.
Tahun lalu, ketika empat bekas wilayah Ukraina memilih memisahkan diri dari negara itu dan bergabung dengan Rusia, pemerintah Ukraina menolak referendum itu sebagai “palsu.”
“Gencatan senjata tanpa penarikan pasukan Rusia dari Ukraina akan memungkinkan Rusia mendapatkan waktu, berkumpul kembali, membentengi wilayah pendudukan dan mengumpulkan pasukan untuk gelombang agresi baru,” ujar juru bicara Kementerian Luar Negeri Ukraina Oleg Nikolenko.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky telah bersikeras satu-satunya cara maju yang dapat diterima adalah yang ia tetapkan dalam apa yang disebutnya "rencana perdamaian", yang bermuara pada Moskow yang mengakui kekalahan dan membayar ganti rugi, dengan komunitas internasional menawarkan program bantuan yang murah hati kepada Ukraina.
Kiev telah melarang pembicaraan dengan Rusia selama Vladimir Putin tetap menjadi presidennya.
Amerika Serikat dan sekutunya, yang membiayai pemerintah Ukraina saat menghadapi Rusia, telah mengklaim waktu untuk pembicaraan damai mungkin datang hanya setelah negara klien mereka memperoleh "posisi yang lebih kuat" dengan mencapai keberhasilan medan perang menggunakan senjata yang disediakan Barat.
Kiev telah menolak rencana tersebut, mencapnya sebagai menguntungkan Rusia. Bukannya menghargai, Ukraina murka dengan ide dari Indonesia itu.
“Kami menyambut baik upaya semua negara yang ditujukan untuk penyelesaian konflik ini secara damai,” ujar diplomat senior Rusia itu kepada TASS pada Senin (5/6/2023), ketika ditanya tentang gagasan Indonesia tersebut.
Dia menambahkan, pihaknya belum menerima proposal resmi dari mitranya di Indonesia, tetapi telah membaca laporan media tentang hal itu.
Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto menguraikan inisiatif perdamaian Sabtu lalu selama konferensi keamanan Dialog Shangri-La di Singapura.
Inisiatif itu melibatkan penghentian permusuhan aktif, pengerahan pasukan penjaga perdamaian PBB untuk memisahkan pasukan Rusia dan Ukraina, dan mengorganisir referendum baru di beberapa wilayah yang diperebutkan untuk memungkinkan orang yang tinggal di sana menentukan nasib sendiri.
Kiev menolak keras peta jalan Indonesia dan menegaskan kembali permintaannya agar pasukan Rusia ditarik dari semua wilayah yang diklaim berada di bawah kedaulatannya.
Tahun lalu, ketika empat bekas wilayah Ukraina memilih memisahkan diri dari negara itu dan bergabung dengan Rusia, pemerintah Ukraina menolak referendum itu sebagai “palsu.”
“Gencatan senjata tanpa penarikan pasukan Rusia dari Ukraina akan memungkinkan Rusia mendapatkan waktu, berkumpul kembali, membentengi wilayah pendudukan dan mengumpulkan pasukan untuk gelombang agresi baru,” ujar juru bicara Kementerian Luar Negeri Ukraina Oleg Nikolenko.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky telah bersikeras satu-satunya cara maju yang dapat diterima adalah yang ia tetapkan dalam apa yang disebutnya "rencana perdamaian", yang bermuara pada Moskow yang mengakui kekalahan dan membayar ganti rugi, dengan komunitas internasional menawarkan program bantuan yang murah hati kepada Ukraina.
Kiev telah melarang pembicaraan dengan Rusia selama Vladimir Putin tetap menjadi presidennya.
Amerika Serikat dan sekutunya, yang membiayai pemerintah Ukraina saat menghadapi Rusia, telah mengklaim waktu untuk pembicaraan damai mungkin datang hanya setelah negara klien mereka memperoleh "posisi yang lebih kuat" dengan mencapai keberhasilan medan perang menggunakan senjata yang disediakan Barat.
(sya)
Lihat Juga :
