Eks Sekjen Rasmussen: Negara-negara NATO Dapat Kerahkan Tentara ke Ukraina

KYIV - Mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) NATO Anders Rasmussen mengklaim bahwa beberapa negara aliansi dapat mengirim tentara mereka ke Ukraina secara sukarela.

Menurutnya, itu bisa terjadi jika Kyiv tidak ditawari jaminan keamanan pada berbagai masalah pada pertemuan puncak NATO yang akan datang.

Rasmussen, yang pernah menjabat sebagai penasihat presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan pendahulunya, Petro Poroshenko, mengatakan Kyiv harus diberikan jaminan tertulis sebelum para pemimpin NATO bertemu di Vilnius, Lithuania bulan depan, termasuk untuk pembagian intelijen Barat, transfer senjata dan pelatihan militer bersama.

“Jika NATO tidak dapat menyepakati jalan yang jelas ke depan untuk Ukraina, ada kemungkinan yang jelas bahwa beberapa negara secara individu akan mengambil tindakan,” katanya, seperti dikutip The Guardian, Kamis (8/6/2023).



"Saya pikir orang Polandia akan dengan serius mempertimbangkan untuk masuk dan mengumpulkan koalisi yang bersedia jika Ukraina tidak mendapatkan apa pun di Vilnius," ujarnya.

Setelah berkeliling Eropa dan Amerika Serikat dalam beberapa pekan terakhir untuk membantu mendapatkan dukungan militer untuk Ukraina, Rasmussen berpendapat bahwa pengerahan pasukan asing akan sah berdasarkan hukum internasional jika diminta oleh Kyiv.

Sementara Sekjen NATO saat ini, Jens Stoltenberg, baru-baru ini mengonfirmasi bahwa beberapa jaminan keamanan akan dibahas di KTT NATO, dia menekankan bahwa jaminan penuh hanya dapat ditawarkan kepada negara-negara anggota aliansi.

Blok tersebut pertama kali berjanji untuk memberikan keanggotaan Ukraina pada tahun 2008, dan Kyiv secara resmi mengajukan permohonan untuk bergabung pada September lalu, tetapi sejak saat itu hanya sedikit kemajuan yang dicapai terkait masalah ini.

Beberapa anggota NATO menjadi semakin vokal tentang masa depan Ukraina di blok tersebut, mendesak negara-negara Barat lainnya untuk menguraikan jalur yang jelas menuju keanggotaan.

Awal pekan ini, sub-kelompok negara-negara NATO Eropa Timur yang dikenal sebagai "Bucharest Nine" mengeluarkan pernyataan yang mendesak blok tersebut untuk meluncurkan jalur politik baru yang akan mengarah pada keanggotaan Ukraina di NATO di acara Vilnius, serta paket dukungan yang lebih kuat, multi-tahun, dan komprehensif.

Meskipun Washington juga telah berulang kali menegaskan bahwa Ukraina suatu hari nanti akan bergabung dengan kolektif militer, ia telah menempatkan fokus yang lebih besar pada konflik saat ini dengan Rusia, dengan harapan dapat menyelesaikan masalah keanggotaan di kemudian hari.

Namun, Duta Besar AS untuk NATO Julianne Smith mengatakan kepada The Guardian pada hari Rabu bahwa para pejabat sekarang melihat serangkaian opsi untuk memberi sinyal bahwa Ukraina maju dalam hubungannya dengan NATO, meskipun tidak merinci apa yang mungkin diperlukan.

Zelensky mengatakan kepada mitra Barat bahwa dia tidak akan menghadiri pertemuan puncak NATO di Lithuania pada bulan Juli kecuali blok tersebut menawarkan jaminan konkret kepada Ukraina atau peta jalan menuju keanggotaan penuh.

Rusia memandang ekspansi NATO yang terus berlanjut ke timur sebagai ancaman terhadap keamanannya dan menyebut bantuan negara-negara anggota ke Ukraina sebagai salah satu alasan pihaknya melancarkan operasi militer di negara tetangga itu pada Februari 2022.

Moskow berulang kali mengatakan bahwa kenetralan Ukraina akan menjadi salah satu kunci utama kondisi untuk perdamaian abadi.