Ukraina Tolak Usulan Perdamaian Indonesia, Sebut Proposal Aneh dan Pro-Rusia

SINGAPURA - Menteri Pertahanan Ukraina Oleksii Reznikov pada hari Sabtu (3/6/2023) menolak proposal perdamaian yang diusulkan Indonesia untuk menghentikan perang dengan Rusia. Tak sekadar menolak, Kyiv bahkan menyebutnya sebagai proposal yang aneh dan pro-Moskow.

Usulan perdamaian disampaikan Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto dalam pertemuan puncak pertahanan Dialog Shangri-La di Singapura di mana dia menjadi pembicara.

Rencana tersebut termasuk penghentian segera permusuhan, gencatan senjata pada posisi saat ini, dan pembentukan zona demiliterisasi yang akan dijamin oleh pengamat dan pasukan penjaga perdamaian PBB.

Probowo juga mengusulkan sebuah referendum untuk wilayah yang disengketakan kedua pihak yang diselenggarakan oleh PBB.



Namun Reznikov, yang juga menghadiri pertemuan puncak pertahanan Dialog Shangri-La, dengan tegas menolak usulan tersebut.

“Kedengarannya seperti rencana Rusia, bukan rencana Indonesia,” katanya, seperti dikutip Reuters.

“Kami tidak membutuhkan mediator ini datang kepada kami (dengan) rencana aneh ini," lanjut dia.

China telah mempresentasikan rencana perdamaiannya sendiri untuk mengakhiri perang Rusia-Ukrina, di mana proposalnya ditanggapi dengan skeptis oleh para politisi Uni Eropa.

Sementara Beijing mengatakan pihaknya netral dalam konflik, ia telah dikritik karena menolak untuk mengutuk invasi Moskow.

Sebaliknya, Amerika Serikat dan sekutu Barat telah mengirimkan senjata dan bantuan lain senilai miliaran dolar ke Ukraina sejak invasi Rusia dimulai Februari 2022.

Indonesia, yang menyukai diplomasi nonblok, sebelumnya telah berupaya menengahi perdamaian.

Presiden Indonesia Joko Widodo melakukan perjalanan ke Kyiv dan Moskow dan bertemu dengan para pemimpin negara tahun lalu, sementara negaranya saat itu memimpin blok ekonomi utama G20.

Proposal Prabowo juga dikritik pada pertemuan puncak pada hari Sabtu oleh kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Josep Borrell.

“Kita perlu membawa perdamaian ke Ukraina,” katanya saat mengomentari usulan Indonesia. "Tetapi itu harus menjadi perdamaian yang adil, bukan perdamaian penyerahan,” katanya lagi.

Indonesia memberikan suara mendukung resolusi PBB yang mengutuk invasi Rusia ke Ukraina, tetapi tidak menerapkan sanksi ekonomi terhadap Moskow.