China Hadapi Tantangan Kompleks, Jinping Peringatkan Skenario Terburuk

Di bawah gagasan Jinping tentang keamanan nasional yang komprehensif, China telah memperkenalkan serangkaian undang-undang untuk melindungi dirinya dari ancaman yang dirasakan, termasuk undang-undang tentang kontra-terorisme, kontra-spionase, keamanan dunia maya, organisasi non-pemerintah asing, intelijen nasional, dan keamanan data.

Baru-baru ini, China memperluas cakupan undang-undang kontra-spionase yang sudah luas dari yang mencakup rahasia dan intelijen negara menjadi dokumen, data, materi, atau barang apa pun yang terkait dengan keamanan dan kepentingan nasional.



“Segala sesuatu di RRT Xi adalah keamanan nasional dan ada fokus yang semakin intensif pada koordinasi keamanan dan pembangunan yang lebih baik, dengan pihak keamanan tampaknya menang atas pihak ekonomi,” tulis Bill Bishop, seorang pengamat China sejak lama, dalam buletin Sinocism , mengacu pada Tiongkok dengan nama resminya, Republik Rakyat Tiongkok.

Di Hong Kong, undang-undang keamanan nasional diberlakukan oleh Beijing untuk membasmi perbedaan pendapat setelah protes demokrasi besar-besaran mengguncang kota.

Persepsi bahwa keamanan telah menggantikan pertumbuhan ekonomi sebagai prioritas utama Beijing diperparah oleh beberapa serangan baru-baru ini terhadap perusahaan asing, termasuk konsultan Amerika Bain & Company dan perusahaan uji tuntas Mintz Group.

Penggerebekan itu telah menakuti bisnis internasional, pada saat pemerintah China mencoba merayu investasi asing untuk membantu menghidupkan kembali ekonomi yang melambat yang terhambat oleh pembatasan nol-Covid selama tiga tahun.

Pada bulan Maret, pihak berwenang China menahan seorang karyawan Jepang dari Astellas Pharma di Beijing atas dugaan spionase – warga negara Jepang ke-17 yang telah ditahan di China sejak undang-undang kontra-spionase diperkenalkan pada tahun 2014.