Tak Jera, Netanyahu Kembalikan Pelemahan Peradilan dalam Agenda Pemerintah Israel

TEL AVIV - Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu mengatakan setelah persetujuan anggaran negara tadi malam bahwa "reformasi peradilan" untuk melemahkan peradilan "pasti" akan kembali ke agenda pemerintah.

Dia menambahkan, "Tetapi kami mencoba mencapai pemahaman, dan saya berharap kami akan berhasil dalam hal ini."

"Kami memenangkan pemilu, kami mengesahkan anggaran, kami akan melanjutkan selama empat tahun lagi," tulis Netanyahu di Facebook setelah anggaran disetujui.

Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich mengatakan anggaran "mencerminkan stabilitas pemerintah", mengklaim itu "luar biasa" meskipun ada peringatan dari pejabat senior di Kementerian Keuangan bahwa sejumlah besar uang yang akan dipompa ke lembaga ultra-Ortodoks dapat merusak pertumbuhan di masa depan.

Smotrich mengklaim anggaran tersebut akan mendorong investasi modal dalam teknologi tinggi dan akan memungkinkan investasi besar-besaran dalam sistem kesehatan yang telah diabaikan selama bertahun-tahun, investasi besar dalam kemampuan pemerintahan dan aparat keamanan, dan investasi besar-besaran dalam pendidikan tinggi dan sistem pendidikan di semua tingkatan.

Dia menjelaskan, "Ekonomi Israel adalah salah satu ekonomi yang paling stabil dan terkuat. Ketika badai ekonomi terjadi di dunia, kami adalah yang pertama keluar darinya. Ini terjadi sekarang juga berkat anggaran."

Baca juga: Kapal Perang Ivan Hurs Rusia Diserang Drone Speedboat Ukraina di Bosphorus

Undang-undang pajak properti Arnona, menurut Smotrich, yang mengambil uang dari otoritas lokal di Israel dan mentransfernya ke pemukiman ilegal tanpa keuntungan otoritas lokal Arab, akan memperbaiki kekurangan yang telah ada selama bertahun-tahun.

Sementara itu, ketua oposisi Israel Yair Lapid menggambarkan anggaran tersebut sebagai "anggaran terburuk dan paling merusak dalam sejarah negara."

Dia menegaskan, "Tidak ada kabar baik di dalamnya, tidak ada perlawanan terhadap biaya hidup, hanya ada pemerasan tanpa akhir. Anggaran ini merupakan pelanggaran kontrak dengan warga Israel. Kita semua dan anak-anak kita dan anak-anak dari anak-anak kita akan membayarnya."

Kepala partai Yisrael Beiteinu dan mantan Menteri Keuangan, Avigdor Lieberman, men-tweet, "Anggaran ini adalah titik hitam dalam sejarah Negara Israel. Ini adalah proses menjarah perbendaharaan publik dan mengarah pada penghancuran ekonomi Israel, dan sangat menargetkan kelas menengah, dan mereka yang bertugas di ketentaraan dan melakukan layanan di cadangan, pekerja dan pembayar pajak.”

“Mereka yang mendukung anggaran memikul tanggung jawab penuh atas tsunami ekonomi yang kita tuju dalam beberapa bulan mendatang," ujar dia.

Adapun Ketua Daftar Persatuan Nasional, Benny Gantz, mengatakan, "Ini adalah hari yang menyedihkan bagi Negara Israel."

Reformasi peradilan menjadi isu utama yang memicu unjuk rasa besar-besaran di Israel. Para demonstran menentang perubahan peradilan karena melemahkan lembaga yudikatif yang bertugas mengawasi pemerintah.

Netanyahu tampaknya tidak jera menghadapi gelombang protes yang muncul selama berbulan-bulan untuk menentang reformasi peradilan itu.