Jerman Sadar Banyak Negara Melihat Standar Ganda Barat terhadap Rusia
Selasa, 16 Mei 2023 - 06:53 WIB
loading...
Kanselir Jerman Olaf Scholz menyadari banyak negara Asia dan Afrika melihat praktik standar ganda Barat terhadap Rusia. Foto/REUTERS
A
A
A
BERLIN - Kanselir Jerman Olaf Scholz menyadari bahwa banyak negara Asia dan Afrika melihat praktik standar ganda Barat terhadap Rusia . Itu dia sampaikan dalam forum Global Solutions Summit di Berlin pada hari Senin.
Scholz mengatakan India, Vietnam, dan negara-negara lain yang menolak mengecam Rusia atas konfliknya dengan Ukraina sebagian besar setuju dengan prinsip-prinsip di balik "tatanan internasional" yang berbasis di Barat, tetapi mereka tidak yakin bahwa prinsip-prinsip tersebut diterapkan secara adil terhadap Moskow.
“Ketika saya berbicara dengan para pemimpin dari negara-negara tersebut, banyak yang meyakinkan saya bahwa mereka tidak mempertanyakan prinsip-prinsip yang mendasari tatanan internasional kita. Apa yang mereka perjuangkan adalah penerapan yang tidak setara dari prinsip-prinsip tersebut,” kata Scholz.
Baca Juga: ICC Ingin Tangkap Putin atas Kejahatan Perang, Mengapa Bush Tidak?
Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Oktober lalu memberikan suara yang sangat besar untuk menuntut agar pasukan Rusia segera mundur dari Ukraina, tetapi lusinan negara menentang resolusi tersebut atau abstain.
Selain India dan Vietnam, negara-negara seperti China, Afrika Selatan, Aljazair, dan Pakistan memilih abstain.
Negara-negara tersebut sebagian besar menolak tekanan Amerika Serikat (AS) untuk bergabung dalam kampanye sanksi yang dipimpin Barat terhadap Rusia.
“Apa yang mereka harapkan adalah representasi dengan syarat yang sama dan mengakhiri standar ganda Barat,” kata Scholz.
Dia menambahkan bahwa kerja sama dari negara-negara berpengaruh itu akan "terbatas sebaik-baiknya". "Jika para pemimpin mereka menganggap bahwa kami hanya mendekati mereka karena kami tertarik dengan bahan mentah mereka atau karena kami menginginkan dukungan mereka pada resolusi PBB," papar Scholz.
Scholz mengeklaim bahwa persepsi kemunafikan geopolitik Barat tidak selalu dibenarkan.
“Tapi kita harus mengatasinya jika kita ingin mendorong kekuatan di Asia, Afrika, dan Amerika untuk bergabung dengan kita dalam membangun dan mempertahankan tatanan global yang stabil," ujarnya, seperti dikutip dari Russia Today, Selasa (16/5/2023).
Menurutnya, menawarkan negara berkembang suara yang lebih besar dalam urusan internasional akan membantu mendapatkan kerja sama mereka.
Misalnya, dia telah mendukung pemberian perwakilan tetap negara-negara Afrika di Dewan Keamanan PBB dan menjadikan Uni Afrika sebagai anggota tetap G20.
Pejabat Rusia sering menuduh AS dan sekutu Barat-nya menuntut agar aturan mereka diikuti tanpa melakukannya sendiri.
Misalnya, kata para diplomat Rusia, Washington hanya mengadvokasi prinsip penentuan nasib sendiri dan menghormati integritas teritorial jika sesuai dengan kepentingannya.
Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov menunjukkan pada bulan Maret bahwa Washington telah mengabaikan masalah keamanan Moskow terkait dengan Ukraina. Namun Amerika membenarkan intervensi militernya yang jauh di negara-negara seperti Suriah, Libya, dan Serbia dengan mengeklaim bahwa kepentingan nasionalnya terancam.
"Singkatnya, jika ini bukan yang Anda sebut standar ganda, maka saya bukan menteri luar negeri," kata Lavrov.
Scholz mengatakan India, Vietnam, dan negara-negara lain yang menolak mengecam Rusia atas konfliknya dengan Ukraina sebagian besar setuju dengan prinsip-prinsip di balik "tatanan internasional" yang berbasis di Barat, tetapi mereka tidak yakin bahwa prinsip-prinsip tersebut diterapkan secara adil terhadap Moskow.
“Ketika saya berbicara dengan para pemimpin dari negara-negara tersebut, banyak yang meyakinkan saya bahwa mereka tidak mempertanyakan prinsip-prinsip yang mendasari tatanan internasional kita. Apa yang mereka perjuangkan adalah penerapan yang tidak setara dari prinsip-prinsip tersebut,” kata Scholz.
Baca Juga: ICC Ingin Tangkap Putin atas Kejahatan Perang, Mengapa Bush Tidak?
Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Oktober lalu memberikan suara yang sangat besar untuk menuntut agar pasukan Rusia segera mundur dari Ukraina, tetapi lusinan negara menentang resolusi tersebut atau abstain.
Selain India dan Vietnam, negara-negara seperti China, Afrika Selatan, Aljazair, dan Pakistan memilih abstain.
Negara-negara tersebut sebagian besar menolak tekanan Amerika Serikat (AS) untuk bergabung dalam kampanye sanksi yang dipimpin Barat terhadap Rusia.
“Apa yang mereka harapkan adalah representasi dengan syarat yang sama dan mengakhiri standar ganda Barat,” kata Scholz.
Dia menambahkan bahwa kerja sama dari negara-negara berpengaruh itu akan "terbatas sebaik-baiknya". "Jika para pemimpin mereka menganggap bahwa kami hanya mendekati mereka karena kami tertarik dengan bahan mentah mereka atau karena kami menginginkan dukungan mereka pada resolusi PBB," papar Scholz.
Scholz mengeklaim bahwa persepsi kemunafikan geopolitik Barat tidak selalu dibenarkan.
“Tapi kita harus mengatasinya jika kita ingin mendorong kekuatan di Asia, Afrika, dan Amerika untuk bergabung dengan kita dalam membangun dan mempertahankan tatanan global yang stabil," ujarnya, seperti dikutip dari Russia Today, Selasa (16/5/2023).
Menurutnya, menawarkan negara berkembang suara yang lebih besar dalam urusan internasional akan membantu mendapatkan kerja sama mereka.
Misalnya, dia telah mendukung pemberian perwakilan tetap negara-negara Afrika di Dewan Keamanan PBB dan menjadikan Uni Afrika sebagai anggota tetap G20.
Pejabat Rusia sering menuduh AS dan sekutu Barat-nya menuntut agar aturan mereka diikuti tanpa melakukannya sendiri.
Misalnya, kata para diplomat Rusia, Washington hanya mengadvokasi prinsip penentuan nasib sendiri dan menghormati integritas teritorial jika sesuai dengan kepentingannya.
Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov menunjukkan pada bulan Maret bahwa Washington telah mengabaikan masalah keamanan Moskow terkait dengan Ukraina. Namun Amerika membenarkan intervensi militernya yang jauh di negara-negara seperti Suriah, Libya, dan Serbia dengan mengeklaim bahwa kepentingan nasionalnya terancam.
"Singkatnya, jika ini bukan yang Anda sebut standar ganda, maka saya bukan menteri luar negeri," kata Lavrov.
(mas)
Lihat Juga :
