UNICEF: Perang Membuat 450.000 Anak di Sudan Meninggalkan Rumah

KHARTOUM - Setidaknya 450.000 anak di Sudan terpaksa meninggalkan rumah mereka karena pertempuran yang sedang berlangsung. Hal itu diungkapkan badan PBB yang mengurusi anak-anak, UNICEF .

Selama berminggu-minggu, negara Afrika yang dilanda konflik itu dilanda kekerasan antara tentara dan kelompok paramiliter Rapid Support Forces (RSF).



“Diperkirakan 82.000 anak telah melarikan diri ke negara tetangga dan sekitar 368.000 lainnya mengungsi di dalam negeri,” kata UNICEF dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip dari Anadolu Agency.

"Konflik brutal di Sudan telah menimbulkan korban jiwa yang menghancurkan bagi anak-anak negara itu," kata Direktur Eksekutif UNICEF Catherine Russell. "Ribuan orang telah mengalami peristiwa yang sangat traumatis atau terusir dari rumah mereka untuk mencari keamanan yang relatif,” lanjutnya.

Lebih dari 164.000 orang mencari perlindungan di Republik Afrika Tengah, Chad, Mesir, Ethiopia, Libya dan Sudan Selatan sejak kekerasan meletus pada 15 April, menurut badan pengungsi PBB. UNICEF juga memperingatkan bahwa musim hujan dapat meningkatkan risiko penyakit.



Pihak-pihak yang bertikai di Sudan menandatangani komitmen pada Kamis malam tentang pedoman untuk mengizinkan bantuan kemanusiaan.

Sejak 15 April, lebih dari 550 orang telah tewas dan ribuan lainnya luka-luka dalam pertempuran antara dua jenderal yang bersaing – panglima militer Abdel Fattah al-Burhan dan komandan RSF Mohammed Hamdan "Hemedti" Dagalo.

Ketidaksepakatan telah muncul dalam beberapa bulan terakhir antara kedua belah pihak mengenai integrasi RSF ke dalam angkatan bersenjata – syarat utama dari perjanjian transisi Sudan dengan kelompok-kelompok politik.



Sudan tidak memiliki pemerintahan yang berfungsi sejak musim gugur 2021, ketika militer membubarkan pemerintahan transisi Perdana Menteri Abdalla Hamdok dan mengumumkan keadaan darurat dalam sebuah langkah yang dikecam oleh kekuatan politik sebagai "kudeta".

Masa transisi, yang dimulai pada Agustus 2019 setelah penggulingan Presiden Omar al-Bashir, dijadwalkan berakhir dengan pemilu pada awal 2024.