Gaza Membara, AS Blokir Upaya Dewan Keamanan PBB Mengecam Israel
Jum'at, 12 Mei 2023 - 16:41 WIB
loading...
AS memblokir upaya Dewan Keamanan PBB mengecam operasi militer Israel di Jalur Gaza yang telah menewaskan puluhan warga sipil Palestina. Foto/Ilustrasi
A
A
A
NEW YORK - Amerika Serikat (AS), bersama Inggris, memblokir Dewan Keamanan (DK) PBB untuk mengeluarkan pernyataan yang mengecam operasi Pasukan Pertahanan Israel (IDF) di Jalur Gaza. Hal itu diungkapkan Duta Besar Israel di PBB Gilad Erdan.
“Kami berhasil memblokir kecaman terhadap Israel dengan bantuan AS, yang bekerja sama dengan kami,” katanya kepada Radio Angkatan Darat Israel.
"AS, bersama dengan Inggris Raya, mengklarifikasi bahwa mereka tidak akan mengizinkan pernyataan," tambahnya seperti dikutip dari The Jerusalem Post, Jumat (12/5/2023).
Erdan berbicara setelah 15 anggota Dewan Keamanan mengadakan pertemuan tertutup pada hari Kamis tentang situasi di Jalur Gaza atas permintaan Uni Emirat Arab, Prancis dan China, dengan dukungan Rusia.
AS dan Inggris, bersama dengan Rusia, China, dan Prancis, termasuk di antara lima anggota DK PBB yang memiliki kursi tetap di dewan dan hak veto.
Baca Juga: Pemimpin Senior Hamas Desak Negara-negara Arab Tekan Israel
Penentangan mereka terhadap dikeluarkannya pernyataan atau kecaman semacam itu membuat masalah tersebut tidak pernah sampai pada pemungutan suara. AS, termasuk selama masa kepresidenan Joe Biden, memiliki catatan kuat dalam mendukung Israel di PBB, khususnya di Dewan Keamanan.
Erdan sendiri tidak berhasil mendorong DK PBB untuk mengutuk penembakan roket sembarangan oleh militan Palestina.
Setelah pertemuan itu, Swiss, yang memegang jabatan kepresidenan bergilir DK PBB untuk ini, mengatakan di Twitter pihaknya khawatir dengan pecahnya kekerasan antara Israel dan Gaza minggu ini, di mana IDF membunuh tiga komandan Jihad Islam serta kepala pasukan peluncur roketnya.
Sebelum pertemuan itu, Duta Besar Otoritas Palestina untuk PBB Riyad Mansour mengatakan adalah tugas Dewan Keamanan untuk mengutuk kejahatan Israel dan menuntut agar negara Zionis itu dimintai pertanggungjawaban.
“Kita tahu bahwa banyak negara, termasuk banyak anggota Dewan Keamanan, mengeluarkan pernyataan nasional yang menyatakan kecaman atau kemarahan mereka,” katanya.
"Kami akan terus mengetuk pintu Dewan Keamanan untuk memikul tanggung jawabnya dan untuk menegakkan resolusi yang sudah ada," tambahnya.
Baca Juga: Hamas: Menembakkan Roket Respons Alami Terhadap Kejahatan Israel
Ini, kata Mansour, termasuk menegakkan resolusi yang menyerukan pelucutan senjata para pemukim dan menyediakan pasukan internasional sementara untuk melindungi warga Palestina.
DK PBB telah mengadakan sembilan pertemuan mengenai konflik Israel-Palestina tahun ini, termasuk empat pertemuan rutin yang dijadwalkan setiap bulan. Pada bulan Februari, DK PBB mengeluarkan pernyataan konsensus tentang aktivitas pemukiman Israel. Terakhir mengeluarkan pernyataan di Gaza selama perang 2014.
Secara terpisah pada hari Rabu, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengutuk Israel dan Palestina. Dia menyerukan diakhirinya kekerasan dan penggunaan "pengekangan maksimum".
"Hilangnya nyawa warga sipil, termasuk anak-anak dan perempuan harus segera dihentikan,” katanya.
Guterres menuntut agar kedua belah pihak mematuhi hukum internasional. Dalam kasus Israel, itu termasuk penggunaan kekuatan yang proporsional, sementara Palestina harus menghentikan peluncuran roket tanpa pandang bulu.
Baca Juga: Sekjen PBB Kutuk Serangan Israel Tewaskan Warga Sipil
“Kami berhasil memblokir kecaman terhadap Israel dengan bantuan AS, yang bekerja sama dengan kami,” katanya kepada Radio Angkatan Darat Israel.
"AS, bersama dengan Inggris Raya, mengklarifikasi bahwa mereka tidak akan mengizinkan pernyataan," tambahnya seperti dikutip dari The Jerusalem Post, Jumat (12/5/2023).
Erdan berbicara setelah 15 anggota Dewan Keamanan mengadakan pertemuan tertutup pada hari Kamis tentang situasi di Jalur Gaza atas permintaan Uni Emirat Arab, Prancis dan China, dengan dukungan Rusia.
AS dan Inggris, bersama dengan Rusia, China, dan Prancis, termasuk di antara lima anggota DK PBB yang memiliki kursi tetap di dewan dan hak veto.
Baca Juga: Pemimpin Senior Hamas Desak Negara-negara Arab Tekan Israel
Penentangan mereka terhadap dikeluarkannya pernyataan atau kecaman semacam itu membuat masalah tersebut tidak pernah sampai pada pemungutan suara. AS, termasuk selama masa kepresidenan Joe Biden, memiliki catatan kuat dalam mendukung Israel di PBB, khususnya di Dewan Keamanan.
Erdan sendiri tidak berhasil mendorong DK PBB untuk mengutuk penembakan roket sembarangan oleh militan Palestina.
Setelah pertemuan itu, Swiss, yang memegang jabatan kepresidenan bergilir DK PBB untuk ini, mengatakan di Twitter pihaknya khawatir dengan pecahnya kekerasan antara Israel dan Gaza minggu ini, di mana IDF membunuh tiga komandan Jihad Islam serta kepala pasukan peluncur roketnya.
Sebelum pertemuan itu, Duta Besar Otoritas Palestina untuk PBB Riyad Mansour mengatakan adalah tugas Dewan Keamanan untuk mengutuk kejahatan Israel dan menuntut agar negara Zionis itu dimintai pertanggungjawaban.
“Kita tahu bahwa banyak negara, termasuk banyak anggota Dewan Keamanan, mengeluarkan pernyataan nasional yang menyatakan kecaman atau kemarahan mereka,” katanya.
"Kami akan terus mengetuk pintu Dewan Keamanan untuk memikul tanggung jawabnya dan untuk menegakkan resolusi yang sudah ada," tambahnya.
Baca Juga: Hamas: Menembakkan Roket Respons Alami Terhadap Kejahatan Israel
Ini, kata Mansour, termasuk menegakkan resolusi yang menyerukan pelucutan senjata para pemukim dan menyediakan pasukan internasional sementara untuk melindungi warga Palestina.
DK PBB telah mengadakan sembilan pertemuan mengenai konflik Israel-Palestina tahun ini, termasuk empat pertemuan rutin yang dijadwalkan setiap bulan. Pada bulan Februari, DK PBB mengeluarkan pernyataan konsensus tentang aktivitas pemukiman Israel. Terakhir mengeluarkan pernyataan di Gaza selama perang 2014.
Secara terpisah pada hari Rabu, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengutuk Israel dan Palestina. Dia menyerukan diakhirinya kekerasan dan penggunaan "pengekangan maksimum".
"Hilangnya nyawa warga sipil, termasuk anak-anak dan perempuan harus segera dihentikan,” katanya.
Guterres menuntut agar kedua belah pihak mematuhi hukum internasional. Dalam kasus Israel, itu termasuk penggunaan kekuatan yang proporsional, sementara Palestina harus menghentikan peluncuran roket tanpa pandang bulu.
Baca Juga: Sekjen PBB Kutuk Serangan Israel Tewaskan Warga Sipil
(ian)
Lihat Juga :
