The Intercept: AS Jual Senjata ke Mayoritas Rezim Otoriter di Dunia
Jum'at, 12 Mei 2023 - 07:55 WIB
loading...
Tentara dari Stryker Angkatan Darat AS mengikuti pelatihan bersama dengan personel militer dan kendaraan Angkatan Bersenjata Bulgaria di lapangan Novo Selo, di Bulgaria, 21 April 2022. Foto/REUTERS
A
A
A
WASHINGTON - Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden menjual senjata kepada sekitar 57% rezim otoriter dunia pada tahun 2022.
Hasil analisis ini diterbitkan pada Kamis (11/5/2023) oleh The Intercept.
Dalam ulasan panjang tentang praktik perdagangan senjata AS dan data pemerintah yang baru-baru ini dirilis, publikasi Amerika tersebut mencatat Washington telah menyumbang sekitar 40% dari penjualan senjata global setiap tahun sejak akhir Perang Dingin.
Laporan itu menambahkan, menurut sistem klasifikasi yang dibuat di Universitas Gothenburg di Swedia, Amerika Serikat mendistribusikan senjata pada tahun 2022 ke setidaknya 48 dari 84 (57%) negara yang dijelaskan oleh proyek “Varietas Demokrasi” sebagai negara otokratis atau pemerintahan otoriter.
Studi Swedia itu mengkategorikan pemerintah global dalam skala mulai dari “otokrasi tertutup” hingga “demokrasi liberal”, terutama menggunakan metodologi untuk melihat seberapa bebas dan adil pemilu suatu negara.
Hasil analisis ini diterbitkan pada Kamis (11/5/2023) oleh The Intercept.
Dalam ulasan panjang tentang praktik perdagangan senjata AS dan data pemerintah yang baru-baru ini dirilis, publikasi Amerika tersebut mencatat Washington telah menyumbang sekitar 40% dari penjualan senjata global setiap tahun sejak akhir Perang Dingin.
Laporan itu menambahkan, menurut sistem klasifikasi yang dibuat di Universitas Gothenburg di Swedia, Amerika Serikat mendistribusikan senjata pada tahun 2022 ke setidaknya 48 dari 84 (57%) negara yang dijelaskan oleh proyek “Varietas Demokrasi” sebagai negara otokratis atau pemerintahan otoriter.
Studi Swedia itu mengkategorikan pemerintah global dalam skala mulai dari “otokrasi tertutup” hingga “demokrasi liberal”, terutama menggunakan metodologi untuk melihat seberapa bebas dan adil pemilu suatu negara.
Lihat Juga :
