Diplomat RI dalam Konvoi ASEAN Ditembaki di Myanmar, Jokowi Serukan Dialog Krisis

Menurut Jokowi, sebagai ketua bergilir Asean pada tahun 2023, Indonesia telah berupaya menjunjung tinggi “prinsip kolaborasi dan kerja sama dengan siapa pun” dan memastikan blok regional “tidak menjadi perwakilan siapa pun atau negara mana pun.”

“Karena kita ingin Asean terbuka, bekerja sama dengan siapa pun dan negara mana pun, penyelesaian masalah di dalam Asean harus dilakukan melalui prinsip dialog. Ini sangat penting, terutama dalam kasus Myanmar,” ujar Jokowi kepada wartawan pada Minggu (7/5/2023) setelah dia tiba di Labuan Bajo, kota nelayan di pulau Flores di Indonesia timur yang menjadi tempat konferensi dua hari tersebut, dilansir The Straits Times.

Beberapa negara, termasuk Amerika Serikat (AS) dan Inggris, telah memberlakukan sanksi terhadap junta Myanmar atas kudeta militernya pada 1 Februari 2021.

Kerusuhan sipil setelah kudeta telah menewaskan ratusan warga sipil dan membuat ratusan ribu orang mengungsi.

Sebagai salah satu pengkritik junta yang paling vokal di Asean, Indonesia menghadapi tekanan yang meningkat dari kelompok hak asasi manusia (HAM) untuk mengambil tindakan lebih keras guna mengatasi kekejaman rezim militer.

“(Masalah Myanmar) akan dibahas secara khusus… tetapi harus diselesaikan melalui dialog. Sanksi, menurut saya, bukan solusi,” ujar Jokowi.

Presiden menegaskan kembali bahwa konsensus lima poin yang dikeluarkan pada April 2021 oleh sembilan pemimpin ASEAN dan kepala junta Min Aung Hlaing akan tetap menjadi referensi yang valid.

Perjanjian tersebut menyerukan dialog di antara semua pihak, penghentian segera kekerasan di Myanmar, penunjukan utusan khusus ASEAN untuk memfasilitasi mediasi, ASEAN memberikan bantuan kemanusiaan, dan kunjungan delegasi ASEAN ke Myanmar untuk bertemu dengan semua pihak terkait.

Delapan pemimpin negara, serta sekretaris jenderal ASEAN Kao Kim Hourn, diharapkan hadir.

Perdana Menteri Timor-Leste Taur Matan Ruak juga akan menghadiri pertemuan tersebut untuk pertama kalinya sebagai pengamat karena negaranya berusaha bergabung dalam kelompok tersebut, menurut Kementerian Luar Negeri Indonesia.