7 Fakta Perang Sudan yang Sudah Renggut 400 Jiwa Lebih

Kementerian Pertahanan Jepang telah memulai persiapan untuk mengevakuasi warganya dari Sudan di tengah pertempuran mematikan. Hal itu diungkapkan seorang juru bicara pemerintah Jepang, Rabu (19/4/2023). “Menteri Luar Negeri Jepang meminta Menteri Pertahanan untuk menggunakan pesawat Pasukan Bela Diri untuk evakuasi,” kata Kepala Sekretaris Kabinet Hirokazu Matsuno, seperti dikutip dari Al Arabiya.

Pihak Asing di Balik Perang Sudan

Pengguna media sosial mengedarkan rekaman yang dikaitkan dengan mantan Kepala Intelijen Sudan, Salah Gosh, yang menuduh Uni Emirat Arab (UEA) berada di balik peristiwa baru-baru ini di Sudan.

Menurut rekaman yang dilansir Middle East Monitor, UEA diduga mendirikan “pusat komando” di Abu Dhabi dengan tujuan mengganti tentara dengan Pasukan Dukungan Cepat (RSF) yang dipimpin Mohamed Hamdan Dagalo, yang dikenal sebagai Hemedti.

Dalam rekaman audio yang diduga tidak dapat diverifikasi, seorang pria yang diidentifikasi sebagai Kepala Staf Angkatan Darat Sudan, Jenderal Kamal Abdel Marouf, mengatakan, “Perubahan awal di Sudan dimulai dengan konspirasi Masonik dari dalam sistem, dan dari negara-negara penggembala unta di Teluk yang mensponsori perubahan, serta negara-negara asing yang mengandalkan beberapa individu pengembara di Eropa yang mengaku sebagai aktivis tetapi sebenarnya adalah para pedagang politik."

Wagner Group Bantah Terlibat

Kelompok tentara bayaran Rusia, Wagner Group, membantah beroperasi di Sudan. Mereka mengatakan tidak terkait dengan perang saudara yang mengguncang negara Afrika yang sangat miskin itu. Diplomat Barat di Khartoum mengatakan pada Maret 2022 bahwa pasukan Wagner Group terlibat dalam penambangan emas ilegal di Sudan, di antara aktivitas lainnya.

Namun, Sudan menyangkal klaim diplomat tersebut. “Karena banyaknya pertanyaan dari berbagai media asing tentang Sudan, yang sebagian besar bersifat provokatif, kami menganggap perlu untuk memberi tahu semua orang bahwa staf Wagner sudah tidak berada di Sudan selama lebih dari dua tahun,” tulis kelompok tentara bayaran yang berbasis di Rusia itu di Telegram, seperti dikutip Reuters, Kamis (20/4/2023).