Serangan Brutal Militer Myanmar Pelanggaran Terhadap Prinsip ASEAN
loading...
Serangan brutal militer Myanmar pelanggaran terhadap prinsip ASEAN. Foto/CNN
A
A
A
JAKARTA - Praktisi hubungan internasional Dinna Prapto Raharja mengatakan serangan udara di balai komunitas wilayah Sagaing tengah adalah tampilan lain dari kebrutalan dan model otoritas militer yang biadab atas orang-orang yang tinggal di dalam wilayah Myanmar.
Menurut pendiri dan direktur eksekutif Synergy Policies itu Hal ini semakin menegaskan tidak adanya niat dari junta militer Myanmar untuk menahan diri sepenuhnya dalam menghentikan kekerasan di Myanmar seperti yang diharapkan para Pemimpin ASEAN pada April 2021.
Lebih lanjut, Dinna mengatakan bahwa fakta bahwa Zaw Min Tun, juru bicara militer, mengkonfirmasi tindakannya atas dasar untuk memerangi kelompok yang diduga milisi menunjukkan bahwa militer tidak melihat siapa pun di luar lingkaran militer sebagai mitra untuk mengelola dan mengatur multi- etnis dan multi-kelompok Myanmar.
Ini, kata Dinna, pertanda kuat pola pikir zero-sum game yang berakibat fatal bagi tata kelola negara berdaulat.
“Ini merupakan pelanggaran prinsip ASEAN yang tertuang dalam Piagam ASEAN, di mana 'seluruh rakyat negara anggota ASEAN menganut prinsip demokrasi, supremasi hukum dan tata pemerintahan yang baik, penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar. Oleh karena itu Indonesia sebagai Ketua ASEAN 2023 harus mengambil tindakan cepat selain mengirimkan pernyataan kecaman untuk menghentikan kekerasan di Myanmar atas nama ASEAN,” kata Dinna dalam keterangan tertulisnya, Kamis (13/4/2023).
“Kami memahami bahwa Kantor Utusan Khusus ASEAN untuk Myanmar telah mencoba untuk membawa semua pihak yang berkepentingan di Myanmar ke meja perundingan, tetapi kebrutalan terbaru ini menunjukkan bahwa yang paling mendesak adalah menyatukan hanya pihak-pihak yang berniat memulihkan non- pendekatan kekerasan terhadap konflik di Myanmar untuk melakukan brainstorming langkah-langkah segera untuk menghentikan kekerasan dengan bantuan elemen-elemen yang berpikiran sama dari dalam ASEAN,” Dinna menjelaskan lebih lanjut.
Berbagi ide untuk menghentikan kekerasan dari dalam Myanmar sangat mendesak.
Synergy Policies (oleh PT Cipta Inspirasi Nusantara) adalah sebuah think-tank independen dan perusahaan konsultan yang berbasis di Jakarta dengan hasrat dan rekam jejak untuk menghubungkan, mengatur, dan mensinergikan ide-ide untuk kebijakan publik yang lebih baik. Sejak tahun 2020, tokoh-tokoh dalam Synergy Policies telah mengumpulkan para ahli dan praktisi perdamaian untuk membahas masa depan Myanmar.
Menurut pendiri dan direktur eksekutif Synergy Policies itu Hal ini semakin menegaskan tidak adanya niat dari junta militer Myanmar untuk menahan diri sepenuhnya dalam menghentikan kekerasan di Myanmar seperti yang diharapkan para Pemimpin ASEAN pada April 2021.
Lebih lanjut, Dinna mengatakan bahwa fakta bahwa Zaw Min Tun, juru bicara militer, mengkonfirmasi tindakannya atas dasar untuk memerangi kelompok yang diduga milisi menunjukkan bahwa militer tidak melihat siapa pun di luar lingkaran militer sebagai mitra untuk mengelola dan mengatur multi- etnis dan multi-kelompok Myanmar.
Ini, kata Dinna, pertanda kuat pola pikir zero-sum game yang berakibat fatal bagi tata kelola negara berdaulat.
“Ini merupakan pelanggaran prinsip ASEAN yang tertuang dalam Piagam ASEAN, di mana 'seluruh rakyat negara anggota ASEAN menganut prinsip demokrasi, supremasi hukum dan tata pemerintahan yang baik, penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar. Oleh karena itu Indonesia sebagai Ketua ASEAN 2023 harus mengambil tindakan cepat selain mengirimkan pernyataan kecaman untuk menghentikan kekerasan di Myanmar atas nama ASEAN,” kata Dinna dalam keterangan tertulisnya, Kamis (13/4/2023).
“Kami memahami bahwa Kantor Utusan Khusus ASEAN untuk Myanmar telah mencoba untuk membawa semua pihak yang berkepentingan di Myanmar ke meja perundingan, tetapi kebrutalan terbaru ini menunjukkan bahwa yang paling mendesak adalah menyatukan hanya pihak-pihak yang berniat memulihkan non- pendekatan kekerasan terhadap konflik di Myanmar untuk melakukan brainstorming langkah-langkah segera untuk menghentikan kekerasan dengan bantuan elemen-elemen yang berpikiran sama dari dalam ASEAN,” Dinna menjelaskan lebih lanjut.
Baca Juga :
Junta Myanmar Bubarkan Partai Aung San Suu Kyi
Berbagi ide untuk menghentikan kekerasan dari dalam Myanmar sangat mendesak.
Synergy Policies (oleh PT Cipta Inspirasi Nusantara) adalah sebuah think-tank independen dan perusahaan konsultan yang berbasis di Jakarta dengan hasrat dan rekam jejak untuk menghubungkan, mengatur, dan mensinergikan ide-ide untuk kebijakan publik yang lebih baik. Sejak tahun 2020, tokoh-tokoh dalam Synergy Policies telah mengumpulkan para ahli dan praktisi perdamaian untuk membahas masa depan Myanmar.
(ian)
Lihat Juga :
