Ribuan Pemukim Yahudi Israel Berpawai ke Pos Terdepan Ilegal

TEL AVIV - Menteri ekstremis pemerintah Israel memimpin ribuan pemukim pada Senin (10/4/2023) dalam pawai ke pos terdepan pemukim ilegal di Tepi Barat yang ditinggalkan dua tahun lalu.

Pos terdepan Avitar, yang dibangun di atas tanah Palestina di Gunung Sabih di selatan Nablus, adalah ilegal bahkan menurut hukum Israel.

Para pengunjuk rasa menuntut agar pos itu diisi kembali adalah tantangan terbaru terhadap otoritas Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu oleh anggota sayap kanan Kabinetnya.

Melambai-lambaikan bendera Israel dan meneriakkan slogan dan lagu religius, pemukim dari seluruh Israel berbaris menuju pos terdepan.

Mereka dilindungi pasukan keamanan Israel yang dengan gencar menyerang pengunjuk rasa Palestina di dekatnya.



Bulan Sabit Merah Palestina merawat 216 orang yang menderita inhalasi gas air mata dan 22 terluka oleh peluru karet pasukan Israel.

Pawai tersebut dipimpin lebih dari 20 anggota parlemen Knesset dan tujuh menteri Israel, termasuk Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir dan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich, yang memimpin tuntutan untuk legalisasi pos terdepan.

“Dengan pertolongan Tuhan, kami akan melegalkan lusinan lagi,” ujar Ben-Gvir di pawai tersebut.

Rivka Katzir (74) yang tinggal di permukiman Elkan, berkata, “Saya percaya bahwa satu-satunya solusi untuk semua masalah ini adalah jika kita akan menyelesaikan tempat ini. Jika ada permukiman baru yang ingin kita kembangkan, maka kita akan berjalan ke sana.”

Semua permukiman Yahudi ilegal menurut hukum internasional, tetapi Israel membedakan antara yang direncanakan oleh negara dan pos terdepan yang didirikan kelompok pemukim nakal tanpa izin pemerintah.

Pos Avitar didirikan oleh salah satu kelompok tersebut pada tahun 2013, dan dihancurkan serta dibangun kembali beberapa kali antara saat itu dan Juli 2021, ketika pemukim terakhir digusur.

Selama bertahun-tahun, pos terdepan tersebut memicu bentrokan sengit antara tentara Israel dan warga Palestina dari kota terdekat Beita, di mana 12 warga Palestina tewas.

Para menteri Israel termasuk Ben-Gvir dan Smotrich berada di garis depan tuntutan perluasan permukiman.

Bulan lalu Knesset membuka jalan bagi para pemukim kembali ke empat permukiman di Tepi Barat yang diduduki dengan mengubah undang-undang tahun 2005 yang memerintahkan evakuasi mereka, langkah yang dikutuk oleh para pemimpin Palestina dan Uni Eropa.

Pada Februari Israel memberikan pengakuan surut kepada delapan pos ilegal Tepi Barat, yang juga dikutuk oleh organisasi internasional.

Ghassan Daghlas, yang bertanggung jawab di Kepresidenan Palestina untuk masalah permukiman di Tepi Barat utara, mengatakan kepada Arab News bahwa pawai pemukim bertujuan melegitimasi pencurian dan penjarahan tanah Palestina demi permukiman Israel.

“Kami menghadapi pertempuran permukiman baru dengan pemerintah Israel sayap kanan ekstrem ini, dan jika kebijakan mereka tidak ditanggapi dengan tanggapan rakyat Palestina dan internasional yang kuat, mereka akan mengaktifkan kembali permukiman di Tepi Barat utara dan membangun kembali permukiman yang dievakuasi di 2005,” ujar dia.