Chad Usir Dubes Jerman karena Bersikap Tak Sopan
Minggu, 09 April 2023 - 04:44 WIB
loading...
Pemerintah Chad mengusir Dubes Jerman Gordon Kricke karena dianggap bersikap tidak sopan. Foto/REUTERS
A
A
A
NDJAMENA - Pemerintah Chad mengusir duta besar (Dubes) Jerman Gordon Kricke dengan memerintahkannya untuk meninggalkan negara Afrika Tengah itu dalam waktu 48 jam. Perintah itu dikeluarkan sejak Jumat malam.
“Keputusan pemerintah ini dimotivasi oleh sikap tidak sopan dan tidak menghormati kebiasaan diplomatik,” kata Kementerian Komunikasi Chad di Twitter.
Mengulangi perintah resmi, juru bicara pemerintah Aziz Mahamat Saleh mendesak Dubes Kricke untuk meninggalkan wilayah Chad dalam waktu 48 jam.
Baca Juga: Chad Vonis Lebih dari 400 Pemberontak Penjara Seumur Hidup
Dua sumber pemerintah Chad mengatakan kepada kantor berita Reuters, Sabtu (8/4/2023), bahwa Dubes Kricke mengkritik penundaan dalam mengadakan pemilu setelah kudeta, dan keputusan tahun lalu yang akan memungkinkan pemimpin militer sementara Mahamat Idriss Deby mencalonkan diri dalam pemilu pada tahun 2024.
Kementerian Luar Negeri Jerman tidak mengomentari pengusiran Kricke, tetapi sumber yang mengetahui pemikiran kementerian mengatakan kepada Reuters bahwa langkah itu sama sekali tidak dapat dipahami dan kementerian masih berhubungan dengan otoritas Chad.
Kricke menjabat sejak Juli 2021. Dia sebelumnya menjabat sebagai diplomat di Niger, Angola, dan Filipina. Dia juga menjadi perwakilan khusus Jerman di Sahel yang tidak stabil.
Sumber pemerintah Chad mengatakan kepada AFP, tanpa menyebut nama, bahwa Kricke dipandang terlalu banyak mencampuri pemerintahan negara, dan membuat pernyataan yang memecah belah.
Dia, lanjut sumber itu, telah diperingatkan pada beberapa kesempatan.
Para pemimpin militer di negara Afrika Tengah itu awalnya menjanjikan transisi 18 bulan ke pemilu ketika Deby merebut kekuasaan setelah ayahnya, Presiden Idriss Deby, tewas di medan perang selama konflik dengan pemberontak, mengakhiri pemerintahan otoriter selama puluhan tahun.
Namun tahun lalu, pemerintah militer memperpanjang batas waktu dua tahun, menunda pemilu hingga Oktober 2024, memicu protes yang menewaskan puluhan warga sipil.
Banyak diplomat di negara yang berbatasan dengan Libya, Niger, Nigeria, Kamerun, Republik Afrika Tengah, dan Sudan itu mengkritik tajam kekerasan tersebut.
Kedutaan Jerman bergabung dengan kedutaan lain, seperti Prancis, Spanyol dan Belanda, dalam mengungkapkan keprihatinannya tentang tertundanya kembalinya demokrasi di Chad.
“Keputusan pemerintah ini dimotivasi oleh sikap tidak sopan dan tidak menghormati kebiasaan diplomatik,” kata Kementerian Komunikasi Chad di Twitter.
Mengulangi perintah resmi, juru bicara pemerintah Aziz Mahamat Saleh mendesak Dubes Kricke untuk meninggalkan wilayah Chad dalam waktu 48 jam.
Baca Juga: Chad Vonis Lebih dari 400 Pemberontak Penjara Seumur Hidup
Dua sumber pemerintah Chad mengatakan kepada kantor berita Reuters, Sabtu (8/4/2023), bahwa Dubes Kricke mengkritik penundaan dalam mengadakan pemilu setelah kudeta, dan keputusan tahun lalu yang akan memungkinkan pemimpin militer sementara Mahamat Idriss Deby mencalonkan diri dalam pemilu pada tahun 2024.
Kementerian Luar Negeri Jerman tidak mengomentari pengusiran Kricke, tetapi sumber yang mengetahui pemikiran kementerian mengatakan kepada Reuters bahwa langkah itu sama sekali tidak dapat dipahami dan kementerian masih berhubungan dengan otoritas Chad.
Kricke menjabat sejak Juli 2021. Dia sebelumnya menjabat sebagai diplomat di Niger, Angola, dan Filipina. Dia juga menjadi perwakilan khusus Jerman di Sahel yang tidak stabil.
Sumber pemerintah Chad mengatakan kepada AFP, tanpa menyebut nama, bahwa Kricke dipandang terlalu banyak mencampuri pemerintahan negara, dan membuat pernyataan yang memecah belah.
Dia, lanjut sumber itu, telah diperingatkan pada beberapa kesempatan.
Para pemimpin militer di negara Afrika Tengah itu awalnya menjanjikan transisi 18 bulan ke pemilu ketika Deby merebut kekuasaan setelah ayahnya, Presiden Idriss Deby, tewas di medan perang selama konflik dengan pemberontak, mengakhiri pemerintahan otoriter selama puluhan tahun.
Namun tahun lalu, pemerintah militer memperpanjang batas waktu dua tahun, menunda pemilu hingga Oktober 2024, memicu protes yang menewaskan puluhan warga sipil.
Banyak diplomat di negara yang berbatasan dengan Libya, Niger, Nigeria, Kamerun, Republik Afrika Tengah, dan Sudan itu mengkritik tajam kekerasan tersebut.
Kedutaan Jerman bergabung dengan kedutaan lain, seperti Prancis, Spanyol dan Belanda, dalam mengungkapkan keprihatinannya tentang tertundanya kembalinya demokrasi di Chad.
(mas)
Lihat Juga :
