Standar Ganda Barat soal HAM: Galak pada Rusia tapi Bungkam pada Israel

PARIS - Perang Rusia-Ukraina telah mengekspos standar ganda hak asasi manusia (HAM) secara internasional. Laporan baru Amnesty International memaparkan hal tersebut, di mana Barat mengadopsi respons keras terhadap agresi Moskow tapi bungkam pada pelanggaran HAM di seluruh dunia termasuk yang dilakukan Israel di Palestina.

Amnesty, organisasi HAM yang berbasis di Inggris, menerbitkan laporan tahunan 2022 pada hari Selasa, menyoroti kondisi HAM di 156 negara.

“Pada tahun 2022, kami memiliki contoh fantastis tentang bagaimana dunia datang untuk mendukung dan menunjukkan solidaritas dengan rakyat Ukraina. Tetapi kami tidak memiliki dukungan dan solidaritas yang serupa untuk rakyat Palestina, rakyat Ethiopia, Myanmar, dan Republik Demokratik Kongo,” kata Sekretaris Jenderal Amnesty, Agnes Callamard, kepada Al Jazeera dari Paris pada hari Senin.

"Respons internasional terhadap invasi Rusia ke Ukraina kuat dan disambut, ditandai dengan kecaman publik dan ditandai dengan seruan kuat terhadap banyak kejahatan perang yang dilakukan," kata Callamard.



“Itu juga ditandai dengan komitmen dan tindakan nyata untuk mendukung penyelidikan internasional atas kejahatan perang tersebut. Pengadilan Kriminal Internasional melakukan intervensi dengan sangat cepat dan terus terang, sangat tidak biasa,” imbuh Callamard.

Pada Maret 2022, Jaksa Penuntut Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) Karim Khan mengatakan dia membuka penyelidikan atas dugaan kejahatan perang di Ukraina, sejak protes Maidan 2013. Pada saat itu, demonstrasi pecah di Kiev tengah menentang pemerintah negara yang bersahabat dengan Rusia dan berlangsung hingga jatuhnya pemerintahan Presiden Viktor Yanukovych pada awal 2014.

Awal bulan ini, ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Presiden Vladimir Putin karena diduga melakukan kejahatan perang di Ukraina.

Callamard mengatakan karena reaksi terhadap Ukraina begitu beragam, mencakup banyak dimensi termasuk masalah pengungsi Ukraina, itu membuat keheningan, ketidakpedulian, dan pengabaian sangat mencolok jika dibandingkan dengan contoh pelanggaran HAM lainnya.

Pendudukan Palestina oleh Israel

Callamard mengatakan bahwa sementara laporan itu memiliki banyak contoh standar ganda mengenai HAM, pendudukan Palestina adalah yang sangat penting.

“Tanpa membuat perbandingan apa pun antara agresi Rusia dan Israel...jelas rakyat Palestina berada di bawah rezim penindasan. Rezim pendudukan dan rezim apartheid,” kata Callamard kepada Al Jazeera.

“Pada saat komunitas internasional melakukan banyak hal...untuk rakyat Ukraina, rakyat Palestina hidup melalui tahun paling mematikan dalam beberapa dekade,” kata Callamard.

Lebih dari 150 warga Palestina tewas di Tepi Barat dan Yerusalem Timur yang diduduki Israel sepanjang tahun lalu, termasuk 36 anak-anak. Pada bulan Mei, jurnalis Al Jazeera Shireen Abu Akleh dibunuh oleh seorang tentara Israel saat meliput penggerebekan di Jenin, yang menyebabkan kecaman di seluruh dunia.

Laporan Amnesty juga mengutuk pendekatan dan sikap Eropa terhadap pengungsi Ukraina dibandingkan dengan pengungsi dari negara lain.

“Penerimaan yang murah hati dari sebagian besar orang dari Ukraina sangat kontras dengan penolakan dan pelecehan yang sering dilakukan dengan kekerasan terhadap pengungsi dan migran di perbatasan luar Eropa,” kata Amnesty dalam laporan tersebut.

“Standar ganda ini mengungkapkan rasisme yang melekat dalam kebijakan dan praktik perbatasan eksternal Uni Eropa,” lanjut laporan Amnesty.

Di Amerika Serikat, laporan tersebut mencatat bahwa 25.000 warga Haiti diusir antara September 2021 hingga Mei 2022 tanpa proses hukum, sebuah langkah yang bertentangan dengan hukum internasional.

Di antara krisis lain yang disorot dalam laporan itu, Amnesty mengatakan perang saudara selama lebih dari dua tahun di Tigray, Ethiopia, adalah salah satu yang paling mematikan dalam ingatan baru-baru ini.

Menurut beberapa perkiraan, ratusan ribu orang yang terlibat dalam konflik tersebut tewas tahun lalu saja, dan negara-negara seperti Mali, Venezuela, dan Yaman juga dilanda pertempuran bersenjata atau kekerasan sistemik terkait dengan pelanggaran HAM.

Menurut Callamard, Ukraina harus memberikan “cetak biru” secara internasional tentang apa yang perlu dilakukan untuk melindungi penduduk dari pelanggaran HAM yang serius.

“Apa yang bisa dilakukan untuk pengungsi Ukraina, pasti bisa dilakukan untuk pengungsi Suriah,” katanya.

“Apa alasan masyarakat internasional tidak melipatgandakan apa yang telah mereka lakukan untuk rakyat Ukraina dan melakukannya untuk orang lain? Satu-satunya jawaban untuk pertanyaan itu adalah kepentingan pribadi,” imbuh dia.

Ditanya apakah dia optimistis tentang kondisi HAM pada tahun 2023, Callamard berkata: “Sayangnya, meskipun kami memiliki model yang baik dengan Ukraina...kami tidak memiliki banyak kepercayaan bahwa negara dapat bertindak dengan cara yang berfokus pada kebaikan global dan universal dan...aturan yang berlaku untuk semua orang di mana pun.”