Pakar Hukum: Pembakaran Al-Quran oleh Militer Ukraina Alat Kebijakan Nazi untuk Menghina

TEHERAN - Video viral di media sosial memperlihatkan beberapa tentara Ukraina membakar kitab suci Al-Quran yang memicu kemarahan umat Islam. Tindakan itu dituding sebagai salah satu alat khas kebijakan Nazi.

“Insiden baru-baru ini dengan pembakaran Alquran oleh militer Ukraina, di satu sisi, merupakan provokasi, dan di sisi lain, merupakan manifestasi dari perilaku ofensif yang disengaja terhadap pihak lawan,” ungkap pengacara dan pakar hukum Iran Ali Mehrpour Lashkenari kepada Sputnik.

“Ini selalu menjadi salah satu alat kebijakan Nazi: menghina dan mempermalukan musuh. Seseorang dapat mengingat banyak kasus serupa dalam sejarah Jerman dan Italia fasis, ketika taktik ini digunakan secara luas," ujar Ali Mehrpour Lashkenari.



Rekaman yang beredar di media sosial sebelumnya menunjukkan beberapa tentara Ukraina membakar kitab suci umat Islam, Al-Quran.

Berdasarkan Resolusi Nomor 1418 Dewan Hak Asasi Manusia PBB, yang mengutuk setiap tindakan yang ditujukan untuk penghinaan atau diskriminasi atas dasar agama, orang hampir tidak dapat mengharapkan langkah seperti itu dalam kaitannya dengan Angkatan Bersenjata Ukraina, menurut pengacara Iran tersebut.

“Bias politik dan sentimen anti-Rusia tidak mungkin mengizinkan Dewan Hak Asasi Manusia dan lembaga PBB lainnya memasukkan masalah ini ke dalam agenda dan memberikan penilaian yang tepat,” tegas dia.



Pakar lain turut mengecam pembakaran Al-quran itu. “Menggunakan halaman-halaman Al-quran untuk menyalakan api adalah keji dan menjijikkan,” tegas ilmuwan politik Afghanistan Yahya Chawosh.

“Fasis Ukraina dan simpatisan kolaborator Nazi Stepan Bandera, yang berperang melawan Rusia dan rakyatnya, tidak menghindar dari tindakan apa pun. Langkah ini hanya bisa digambarkan sebagai penghinaan, kriminal dan fasis. Insiden tersebut telah membuat marah Muslim Rusia yang berperang di Ukraina, memicu kebencian mereka terhadap Tentara Ukraina. Tindakan militer Ukraina juga memicu kemarahan di Afghanistan,” ungkap ilmuwan politik itu menggarisbawahi.