Tony Blair: Putin Tidak Bisa Gunakan Irak untuk Membenarkan Invasi Ukraina

LONDON - Mantan Perdana Menteri Inggris , Tony Blair mengatakan invasi Rusia ke Ukraina tidak dapat disamakan dengan invasi pimpinan Amerika Serikat (AS) ke Irak. Itu diungkapkannya jelang peringatan 20 tahun konflik yang menggulingkan diktator Irak Saddam Hussein.

Blair mengatakan pasukan Moskow telah menginvasi sebuah negara yang memiliki presiden yang dipilih secara demokratis yang tidak pernah memulai konflik regional atau melakukan agresi apapun terhadap tetangganya.

Mantan pemimpin Inggris itu mengatakan Saddam Hussein, di sisi lain, telah menganiaya rakyatnya sendiri, terlibat dalam dua perang yang melanggar hukum internasional dan menggunakan senjata kimia untuk membunuh 12.000 orang dalam satu hari.

"Setidaknya Anda dapat mengatakan bahwa kami sedang menyingkirkan seorang lalim dan mencoba memperkenalkan demokrasi," kata Blair kepada sejumlah kantor berita Eropa seperti dilansir dari DW, Minggu (19/3/2023).



Politisi Inggris berusia 69 tahun itu mengakui bahwa pemimpin Rusia Vladimir Putin dapat mencoba menggunakan invasi Irak, yang terjadi tanpa mandat Dewan Keamanan PBB, untuk membenarkan perang agresinya.

"Tapi, Anda tahu, jika dia tidak menggunakan alasan itu, dia akan menggunakan alasan lain," kata Blair.

Di bawah Blair, Inggris bergabung dengan koalisi negara-negara — dipimpin oleh Presiden AS saat itu George W, Bush — dalam menyerang Irak pada 20 Maret 2003. Mereka melakukannya tanpa deklarasi perang resmi atau mandat PBB.

Invasi terjadi setelah serangan 11 September 2001 di New York dan AS.

Tujuan menyingkirkan Saddam Hussein segera tercapai tetapi Irak dengan cepat tenggelam dalam lingkaran kekerasan yang berlangsung bertahun-tahun dan menyebabkan ratusan ribu orang tewas.



Invasi tersebut juga memicu beberapa demonstrasi anti-perang terbesar di Inggris.

Para kritikus mengatakan perang itu diekspos sebagai kesialan yang sembrono karena tidak ada senjata pemusnah massal yang ditemukan di Irak. Untuk diketahui, isu adanya senjata pemusnah massal adalah salah satu pembenaran utama pemerintah Inggris untuk operasi itu.

Kekosongan kekuasaan akhirnya memungkinkan Negara Islam atau ISIS yang memproklamirkan diri untuk menguasai sebagian besar negara selama beberapa tahun.

Kritikus juga berpendapat bahwa perang Irak juga menghambat kemampuan Barat untuk melawan otokrasi Rusia dan China secara kredibel.