Hendak Ditangkap ICC, Vladimir Putin Tak Bisa Masuk ke 123 Negara

MOSKOW - Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) di Den Haag telah mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Presiden Rusia Vladimir Putin atas dugaan kejahatan perang di Ukraina . Itu artinya, pemimpin Kremlin ini tidak bisa leluasa masuk ke 123 negara anggota ICC.

Rusia menolak tuduhan melakukan kejahatan perang di Ukraina. Putin baru-baru ini juga menegaskan bahwa yang dilakukan pasukan Moskow di negara tetangga adalah perjuangan untuk mempertahankan eksistensi negara Rusia.

Selain Putin, surat perintah penangkapan dari ICC juga ditujukan kepada Komisaris Hak Anak di Kantor Presiden Federasi Rusia Maria Alekseyevna Lvova-Belova. Keduanya dianggap bertanggung jawab atas dugaan kejahatan perang terkait pemindahan tidak sah anak-anak dari wilayah pendudukan di Ukraina ke wilayah Federasi Rusia.



Penasihat Presiden Ukraina Untuk Hak Anak, Daria Herasymchuk, bulan lalu melaporkan bahwa hampir 14.000 anak Ukraina telah diculik.

"Surat perintah [penangkapan terhadap] Putin sangat penting untuk sinyal yang dikirimkannya," kata Aisling Reidy, penasihat hukum di Human Rights Watch, seperti dikutip The Mirror, Sabtu (18/3/2023).

"ICC mengumpulkan bukti, menyimpan bukti dan mereka siap untuk bertindak, begitu mereka dapat memiliki seseorang yang bertanggung jawab dalam tahanan mereka, saya pikir itu adalah pesan yang sangat, sangat kuat bahwa bukan hanya sekarang mereka sedang menyelidiki, tetapi mereka siap untuk bertindak dengan surat perintah," ujarnya.

"Surat perintah itu mungkin tidak berarti dia akan berakhir di Den Haag dalam waktu dekat," imbuh Jimmy Rushton, seorang analis kebijakan luar negeri dan keamanan independen yang berbasis di Kiev kepada The Mirror.

Apa yang Akan Terjadi pada Vladimir Putin?

Reidy menjelaskan apa yang bisa terjadi pada Putin dengan dikeluarkannya surat perintah penangkapan oleh ICC.

"Rusia bukan negara anggota ICC, jelas, dan mereka [ICC] hanya memiliki yurisdiksi karena Ukraina telah memberi mereka yurisdiksi untuk kejahatan yang dilakukan di wilayah mereka, tidak peduli siapa yang melakukannya. Jadi itu adalah yurisdiksi teritorial," ujarnya.



"Tapi yang dimaksud adalah bahwa setiap negara anggota ICC lainnya sekarang memiliki kewajiban dengan pengadilan untuk menangkap dan menyerahkannya," paparnya.

"Ini secara efektif berarti bahwa dia tidak akan dapat melakukan perjalanan sejauh yang dia lakukan sebelumnya," jelas Reidy.

Setidaknya ada 123 anggota ICC, yang berarti ratusan negara itu tidak bisa dikunjungi Putin.

"Ada berbagai desas-desus tentang dia bepergian sebelumnya untuk tujuan medis, tetapi jika dia datang ke yurisdiksi negara anggota ICC mana pun, dia akan ditangkap di bawah surat perintah dan diserahkan ke ICC untuk menghadapi tuntutan," kata Reidy.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova mengatakan dekrit ICC itu tidak memiliki arti penting bagi Moskow.

"Rusia bukan peserta Statuta Roma ICC dan tidak memiliki kewajiban di bawahnya. Rusia tidak bekerja sama dengan badan ini, dan kemungkinan 'resep' penangkapan yang berasal dari Pengadilan Kriminal Internasional akan batal demi hukum," katanya.

Kyle Orton, seorang pakar terorisme dan keamanan nasional mengatakan ini adalah kasus yang kedua kalinya di mana seorang kepala negara yang sedang menjabat menjadi target penangkapan oleh ICC. Yang pertama adalah Omar al-Bashir yang diincar ICC ketika menjabat sebagai Presiden Sudan atas tuduhan kejahatan genosida.

Menurut Reidy, jika Putin tidak pernah bepergian ke salah satu dari 123 negara anggota ICC, maka jika ada pergantian kekuasaan di Rusia, dia mungkin akan diserahkan oleh otoritas Rusia.

Dia mencontohkan penggulingan Slobodan Milošević di Beograd, Yugoslavia.

Rushton menambahkan, "Presiden Rusia masa depan mungkin menukarnya ke Barat dengan imbalan niat baik, seperti keringanan sanksi. Dengan cara yang sama, Milosevic dikirim ke Pengadilan Kriminal Internasional untuk Bekas Yugoslavia ketika dia jatuh dari kekuasaan oleh pemerintah Serbia yang baru."

Sekutu Rusia, Tajikistan dan Venezuela, adalah pihak dalam perjanjian ICC. "Jadi itu benar-benar akan tergantung pada kerja sama mereka untuk menangkap dan menyerahkannya jika dia bepergian ke sana," kata Reidy.

Pada Juni tahun lalu, Putin mengunjungi Tajikistan untuk mengadakan pembicaraan dengan Presiden Emomali Rahmon.