53 Tewas dalam Kerusuhan Delhi, Polisi India Gagal Lindungi Minoritas Muslim
loading...
A
A
A
Namun juru bicara kepolisian Delhi Anil Mittal menolak tuduhan bias dan mengatakan polisi telah bertindak adil.
“Kami telah mengajukan 752 laporan informasi pertama, lebih dari 200 lembar dakwaan, menangkap lebih dari 1.400 orang sehubungan dengan kerusuhan. Kami juga telah membentuk tiga tim investigasi khusus dan masih terbuka untuk menerima pengaduan,” ujar Mittal.
Laporan itu juga menuduh beberapa pemimpin senior BJP seperti mantan anggota majelis legislatif Delhi Kapil Mishra memicu kekerasan pada 23 Februari itu, tetapi juru bicara partai mengatakan tidak ada dasar atas tuduhan tersebut.
"Ketika Kepolisian Delhi telah menyatakan di pengadilan bahwa Kapil Mishra tidak terbukti berperan, maka atas dasar apa DMC mengatakan ini," kata juru bicara BJP Harish Khurana.
Para pengkritik pemerintah Partai Bharatiya Janata (BJP) Perdana Menteri Narendra Modi mengatakan mereka telah mempromosikan Hindu-first India dan undang-undang kewarganegaraan bertujuan untuk semakin meminggirkan 170 juta Muslim di negara itu.
BJP menyangkal bias apa pun tetapi mengatakan pihaknya menentang memuaskan komunitas mana pun.
Rekomendasi yang dibuat dalam laporan komisi untuk melindungi hak-hak minoritas itu tidak mengikat.
Lihat Juga: 7 Negara yang Melegalkan Poliandri, Ada yang Menikahi Anak Sulung Laki-Laki dalam Keluarga
“Kami telah mengajukan 752 laporan informasi pertama, lebih dari 200 lembar dakwaan, menangkap lebih dari 1.400 orang sehubungan dengan kerusuhan. Kami juga telah membentuk tiga tim investigasi khusus dan masih terbuka untuk menerima pengaduan,” ujar Mittal.
Laporan itu juga menuduh beberapa pemimpin senior BJP seperti mantan anggota majelis legislatif Delhi Kapil Mishra memicu kekerasan pada 23 Februari itu, tetapi juru bicara partai mengatakan tidak ada dasar atas tuduhan tersebut.
"Ketika Kepolisian Delhi telah menyatakan di pengadilan bahwa Kapil Mishra tidak terbukti berperan, maka atas dasar apa DMC mengatakan ini," kata juru bicara BJP Harish Khurana.
Para pengkritik pemerintah Partai Bharatiya Janata (BJP) Perdana Menteri Narendra Modi mengatakan mereka telah mempromosikan Hindu-first India dan undang-undang kewarganegaraan bertujuan untuk semakin meminggirkan 170 juta Muslim di negara itu.
BJP menyangkal bias apa pun tetapi mengatakan pihaknya menentang memuaskan komunitas mana pun.
Rekomendasi yang dibuat dalam laporan komisi untuk melindungi hak-hak minoritas itu tidak mengikat.
Lihat Juga: 7 Negara yang Melegalkan Poliandri, Ada yang Menikahi Anak Sulung Laki-Laki dalam Keluarga
(ber)
Explore More