Mantan PM Israel Ehud Barak Serukan Pembangkangan Sipil untuk Setop Reformasi Peradilan
loading...
Mantan Perdana Menteri (PM) Israel Ehud Barak. Foto/REUTERS
A
A
A
TEL AVIV - Mantan Perdana Menteri (PM) Israel Ehud Barak menyerukan pembangkangan sipil untuk mencegah reformasi peradilan oleh pemerintah.
Barak mengatakan, "Begitu suatu pemerintahan, menggunakan alat demokrasi, untuk menghancurkannya dari dalam, dan akhirnya bertindak dalam masalah yang sangat tidak sah, itu bukan hanya hak warga negara, itu, menurut penilaian saya, kewajiban warga negara untuk berbalik, sayangnya menuju pembangkangan sipil."
Dia juga meminta kepala intelijen, staf pertahanan dan polisi untuk mencegah reformasi peradilan.
Jajak pendapat terbaru menunjukkan dukungan besar untuk tentara cadangan yang menolak perintah militer sebagai bentuk protes terhadap pemberlakuan undang-undang yang dianggap oposisi "membatasi" otoritas peradilan di Israel.
Jajak pendapat, yang diterbitkan surat kabar Israel Yedioth Ahronoth kemarin, menunjukkan, menurut terjemahan dari kantor berita Safa, 70% dari mereka yang berafiliasi dengan partai oposisi, mendukung tindakan tentara cadangan yang menolak perintah militer sebagai protes terhadap apa yang mereka sebut “kudeta yudisial”.
Menurut survei, 31% pendukung sayap kanan mendukung tindakan tentara cadangan, sementara persentasenya naik menjadi 87% di kalangan pendukung sayap kiri.
Hasil survei muncul sehari setelah keputusan Panglima Angkatan Udara, Tomer Bar, untuk membatalkan skorsing pilot Angkatan Udara Gilead Peled dan mengizinkannya kembali bekerja, beberapa hari setelah keputusan pemecatan setelah dia memimpin seruan menolak perintah dan dinas militer.
Keputusan membatalkan penangguhannya terjadi setelah Peled meminta maaf dan mencabut pernyataannya.
Peled mewakili 36 pilot yang menyatakan penolakan mereka untuk mengikuti pelatihan militer di Angkatan Udara sebagai keberatan atas reformasi yudisial setelah koalisi pemerintah memulai langkah-langkah meloloskan reformasi tersebut di parlemen Knesset.
Pada Sabtu malam, kota-kota Israel menyaksikan demonstrasi massal, yang merupakan yang terbesar sejak dimulainya protes sepuluh pekan lalu. Jumlah demonstran diperkirakan lebih dari 300.000 orang.
Para pengunjuk rasa menyerukan pemerintah Israel mundur dari memberlakukan undang-undang yang "meminggirkan peradilan".
Barak mengatakan, "Begitu suatu pemerintahan, menggunakan alat demokrasi, untuk menghancurkannya dari dalam, dan akhirnya bertindak dalam masalah yang sangat tidak sah, itu bukan hanya hak warga negara, itu, menurut penilaian saya, kewajiban warga negara untuk berbalik, sayangnya menuju pembangkangan sipil."
Dia juga meminta kepala intelijen, staf pertahanan dan polisi untuk mencegah reformasi peradilan.
Jajak pendapat terbaru menunjukkan dukungan besar untuk tentara cadangan yang menolak perintah militer sebagai bentuk protes terhadap pemberlakuan undang-undang yang dianggap oposisi "membatasi" otoritas peradilan di Israel.
Jajak pendapat, yang diterbitkan surat kabar Israel Yedioth Ahronoth kemarin, menunjukkan, menurut terjemahan dari kantor berita Safa, 70% dari mereka yang berafiliasi dengan partai oposisi, mendukung tindakan tentara cadangan yang menolak perintah militer sebagai protes terhadap apa yang mereka sebut “kudeta yudisial”.
Menurut survei, 31% pendukung sayap kanan mendukung tindakan tentara cadangan, sementara persentasenya naik menjadi 87% di kalangan pendukung sayap kiri.
Hasil survei muncul sehari setelah keputusan Panglima Angkatan Udara, Tomer Bar, untuk membatalkan skorsing pilot Angkatan Udara Gilead Peled dan mengizinkannya kembali bekerja, beberapa hari setelah keputusan pemecatan setelah dia memimpin seruan menolak perintah dan dinas militer.
Keputusan membatalkan penangguhannya terjadi setelah Peled meminta maaf dan mencabut pernyataannya.
Peled mewakili 36 pilot yang menyatakan penolakan mereka untuk mengikuti pelatihan militer di Angkatan Udara sebagai keberatan atas reformasi yudisial setelah koalisi pemerintah memulai langkah-langkah meloloskan reformasi tersebut di parlemen Knesset.
Pada Sabtu malam, kota-kota Israel menyaksikan demonstrasi massal, yang merupakan yang terbesar sejak dimulainya protes sepuluh pekan lalu. Jumlah demonstran diperkirakan lebih dari 300.000 orang.
Para pengunjuk rasa menyerukan pemerintah Israel mundur dari memberlakukan undang-undang yang "meminggirkan peradilan".
(sya)
Lihat Juga :
