Misi PBB Sebut Wanita Afghanistan Paling Tertekan di Dunia

KABUL - Afghanistan di bawah pemerintahan Taliban adalah "negara paling represif di dunia" untuk hak-hak perempuan. Pihak berwenang secara efektif menjebak perempuan dan anak perempuan di rumah mereka, kata PBB, Rabu (8/3/2023).

Sekitar 20 wanita mengadakan demonstrasi langka di jalan Kabul pada Rabu. Mereka menyerukan komunitas internasional untuk melindungi warga Afghanistan. Pemerintah Taliban menganut interpretasi Islam yang keras dan telah memberlakukan banyak pembatasan pada anak perempuan dan kaum wanita sejak merebut kekuasaan pada Agustus 2021.



“Sangat menyedihkan menyaksikan upaya metodis, disengaja, dan sistematis mereka untuk mendorong perempuan dan anak perempuan Afghanistan keluar dari ruang publik,” ujar Roza Otunbayeva, Kepala Misi PBB di Afghanistan, seperti dikutip dari AFP.

Misi PBB mengatakan, tindakan keras itu adalah "tindakan kolosal yang merugikan diri sendiri secara nasional" pada saat Afghanistan menghadapi beberapa krisis kemanusiaan dan ekonomi terbesar di dunia.

Otoritas Taliban telah mencopot perempuan dari semua sektor, kecuali pekerjaan penting pemerintah, atau membayar mereka sebagian kecil dari gaji sebelumnya untuk tinggal di rumah.

Wanita juga dilarang pergi ke taman, pasar malam, pusat kebugaran, dan pemandian umum, dan diperintahkan untuk menutup diri di depan umum - idealnya dengan burqa.



Tetapi tindakan keras terbesar dilakukan terhadap gadis remaja dan mahasiswa, dengan pihak berwenang melarang mereka dari sekolah menengah dan lembaga pendidikan tinggi.

Beberapa wanita telah melakukan protes sporadis terhadap larangan tersebut - mempertaruhkan penangkapan, kekerasan dan stigma sosial untuk mengambil bagian - tetapi pihak berwenang biasanya membubarkan mereka dengan cepat.

"Waktunya telah tiba bagi PBB untuk mengambil keputusan tegas dan serius mengenai nasib rakyat (Afghanistan)," salah satu pengunjuk rasa di rapat umum Kabul membaca dari sebuah pernyataan.

Tidak ada negara yang secara resmi mengakui pemerintah Taliban sebagai penguasa sah Afghanistan, dengan hak atas pendidikan bagi perempuan menjadi poin penting dalam negosiasi mengenai bantuan dan pengakuan.